WahanaNews.co | Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Politikus Partai Golkar ini menekankan, perhatian pemerintah terhadap UMKM harus konkret dengan adanya pemberian modal dan ventura.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
“Pemerintah harus mempermudah UMKM untuk mengakses modal dengan bunga yang ringan dan terjangkau,” kata Andi kepada wartawan, Senin (2/½3).
Pria yang karib disapa Aday ini mengutarakan, kontribusi dan potensi UMKM sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus kemampuan UMKM dalam menanggulangi dampak dari potensi krisis ekonomi dan ketidakpastian global.
"Eonomi rakyat Indonesia itu identik dengan UMKM karena jumlah dan sebarannya yang luar biasa besar di Indonesia,” papar Andi.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Dia menyebut, Indonesia memiliki 65 juta lebih unit UMKM yang terdata dan menyerap 97 persen pangsa tenaga kerja. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang menyerap 97 persen tenga kerja, juga menyumbang 60,3 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi 14,4 persen ekspor nasional.
“Jumlah UMKM yang terdata saja itu 65,46 juta, masih banyak yang belum terdata, ini jumlah yang luar biasa besar”, ujar legislator Golkar dapil Banten III ini.
Dia menegaskan, potensi dan kontribusi UMKM yang sangat besar, penting pada perekonomian nasional. Karena itu, ia mengharapkan pemerintah tidak abai terhadap UMKM. Namun, harus didorong untuk lebih besar dan meningkat produktivitasnya.
“Harus lebih memprioritaskan UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang, termasuk kemampuan UMKM untuk go internasional,” papar Andi.
Ia juga menyinggung masalah dan kendala klasik yang masih dihadapi oleh UMKM, yakni soal akses modal dan fasilitas di perbankan.
Menurut, masalah tersebut yang menjadi wilayah pemerintah untuk hadir dan harus diprioritaskan, dengan mempermudah persyaratan dan jaminan, sembari memberikan pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM.
“Kendala klasik UMKM dalam mengakses modal dan fasilitas perbankan tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang, pemerintah harus hadir secara penuh agar UMKM kita bisa tumbuh dan berkembang pesat,” pungkasnya. [ast]
