"Karena setiap penahapan sudah kami analisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda," terangnya.
Untuk itu, mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda.
Baca Juga:
Perang Melawan Narkoba: Polda Sumut Ungkap 32 Kasus dan Sita 201 Kg Sabu, 272 Kg Ganja serta 40.000 butir Ekstasi
"Polri menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan pesta demokrasi, sebagai harapan masyarakat, berlangsung dengan aman, tertib, lancar," kata Dedi.
Terkait antisipasi polarisasi pemilu, menurut Dedi, hal itu tidak bisa dihindari, begitu pula politik identitas, berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian. Polri akan melakukan penegakan hukum, tetapi Korps Bhayangkara bakal mengedepankan upaya preventif dan preemtif terlebih dahulu.
Langkah antisipasi yang dilakukan adalah membentuk Satgas Nusantara melibatkan instansi terkait dari KPU dan Bawaslu.
Baca Juga:
Curah Hujan Tinggi Picu Banjir di Tapteng, Ratusan Rumah Terendam
Satgas Nusantara bakal beroperasi saat Polri menyatakan Operasi Mantap Brata dimulai.
Dedi menegaskan peringatan akan diberikan kepada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan berita bohong. Bila peringatan sudah diberikan lebih dari satu kali, maka penegakan hukum akan dilakukan.
"Apabila diingatkan sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," kata Dedi.
