WahanaNews.co | Pada 22 Desember 2018 lalu, terjadi bencana tsunami dari longsoran
letusan Gunung Anak Krakatau.
Itu mengakibatkan kerusakan bangunan
pengaman pantai di kawasan pesisir Kalianda dan Rajabasa, Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung.
Baca Juga:
Gaji Terendah Rp 9,4 Juta, Kementerian PUPR Buka 6.388 Formasi CPNS 2024
Imbasnya, 123 orang meninggal dunia.
Sejumlah sarana dan prasarana seperti
rumah penduduk, sekolah dan tempat ibadah rusak serta menyisakan luka dan
trauma yang mendalam bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai.
Untuk meningkatkan rasa aman sekaligus
mengantisipasi musibah tsunami terjadi kembali, tahun ini Kementerian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun pengaman
pantai sepanjang 3,47 km di kawasan pesisir pantai di Kabupaten Lampung Selatan
yang sering mengalami abrasi.
Baca Juga:
Menkeu Sebut APBN Telah Salurkan Rp6 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah
Rincian pembangunan Pengaman Pantai
Desa Sukaraja, tepatnya daerah Kujau sampai Lapangan
Merpati sepanjang 2,14 km, nilai kontrak sebesar Rp
70.450.546.100.
Kemudian, pembangunan Pengaman Pantai
Desa Maja sepanjang 1,33 km dengan nilai kontrak sebesar Rp 40.261.703.300.
Atas pembangunan itu, Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada
Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pengaman
pantai tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang
Administrasi Umum Pemkab Lampung Selatan, M Darmawan,
mengatakan, pemerintah Lampung Selatan berencana mengembangkan sektor
pariwisata di wilayah pembangunan pengaman pantai atau tanggul penangkis ombak.
Sehingga diharapkan dapat mendorong
kemajuan ekonomi masyarakat sekitar.
"Semoga pembangunan pengaman
pantai tersebut dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu dengan kualitas yang
baik serta tanpa adanya kendala yang berarti," ujarnya, Kamis (29/7/2021).
Selain itu, Darmawan juga menginginkan
pemerintah pusat dapat kembali membangun tanggul serupa di wilayah pesisir
pantai lainnya di Kabupaten Lampung Selatan.
Mengingat masih banyak kawasan pesisir
lain yang membutuhkannya.
"Untuk masyarakat sekitar agar dapat
mendukung pelaksanan pembangunan pengaman pantai tersebut," tuturnya.
Menurutnya, selain pekerja dalam
proyek itu sebagian besar adalah penduduk lokal, untuk material bangunannya
terutama batu belah juga diambil dari lokasi sekitar.
"Artinya proyek pemerintah pusat ini
telah memberi nilai tambah bagi masyarakat di sini di tengah
masa sulit pandemi Covid-19. Nantinya bila bangunan tanggul
sudah jadi, dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama. Sehingga masa pemanfatannya
akan menjadi lebih panjang," pesan Darmawan.
Rimlan, selaku
penanggungjawab proyek dari PT Mina Fajar Abadi, menyatakan akan memperbaiki
jalan-jalan yang rusak sebagai akibat dari proyek pembangunan pengaman pantai
tersebut.
"Kami akan perbaiki jalan yang rusak
sebagai dampak pengerjaan proyek pembangunan pengaman pantai. Ada kok
anggarannya," tutur Rimlan.
Selain itu, PT Mina Fajar Abadi juga
akan menghibahkan lahan seluas 18 meter persegi kepada pemerintahan desa yang
diperuntukkan sebagai wisata mini.
"Nanti lahan seluas 18 meter persegi
ini kami hibahkan kepada pemerintah desa. Rencananya akan kami buat sebagai
lokasi wisata mini, sudah kami timbun," pungkasnya. [dhn]
