WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dalam forum yang dihadiri para pelaku usaha dari berbagai sektor tersebut, Menteri Ara menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak dan terjangkau membutuhkan kerja bersama, tidak hanya bergantung pada pemerintah.
Baca Juga:
Rencana Kementerian PKP Mau Luncurkan Apartemen Subsidi, Bos Pengembang Angkat Suara
Ia menyampaikan bahwa tantangan perumahan di Indonesia semakin kompleks, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan penuh dari dunia usaha, organisasi sosial, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah rakyat.
“Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk dari Kadin. Kita tidak bisa bekerja sendiri di sektor perumahan ini. Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk merenovasi rumah rakyat miskin, yaitu 400 ribu rumah,” ujar Menteri Ara.
Baca Juga:
Maruarar Sirait Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan KUR Perumahan
Dalam sesi dialog tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dunia usaha yang selama ini aktif membantu mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Ia menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta menunjukkan bahwa gotong royong masih menjadi kekuatan besar bangsa.
“Banyak dukungan renovasi rumah dari sektor swasta. Yang terbesar datang dari perusahaan Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan asosiasi profesi di bawah Kadin. Ini contoh nyata semangat gotong royong,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan, dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menyebut penyediaan hunian layak sebagai isu nasional yang harus ditangani dengan serius.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha adalah langkah strategis yang tidak bisa ditawar.
“Bagaimana menyediakan hunian layak dan terjangkau yang merupakan program prioritas pemerintah, hanya bisa dicapai melalui kerja bersama,” ujar Thomas.
Kadin sendiri telah meluncurkan program renovasi rumah sebagai bentuk kontribusi nyata. Pada tahap awal, organisasi ini menargetkan perbaikan 500 unit RTLH hingga April 2026.
Program tersebut dimulai dari Jakarta dengan alokasi 200 unit, kemudian Banten 100 unit, Jawa Barat 100 unit, NTT 50 unit, serta Bangka Belitung 50 unit, yang dikerjakan bersama kementerian dan sejumlah yayasan kemanusiaan.
Menteri Ara menyambut langkah ini dengan positif dan menilai program Kadin selaras dengan agenda pemerintah dalam mempercepat ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Ia memastikan bahwa koordinasi akan diperkuat agar bantuan dari pemerintah dan pihak swasta saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan semua kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” tegas Menteri Ara.
Melalui Rapimnas Kadin 2025, pemerintah dan dunia usaha kembali meneguhkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan perumahan nasional.
Dengan sinergi yang lebih kuat, target renovasi rumah rakyat diharapkan dapat dicapai lebih cepat, lebih akurat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
