WahanaNews.co | Suku Betawi adalah masyarakat adat yang ada di Jakarta dengan sejarah adat istiadat, tradisi, bahasa dan budaya yang turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu.
Salah satu sumbangsih terbesar suku Betawi adalah menyumbangkan bahasanya menjadi Bahasa Persatuan Indonesia.
Baca Juga:
Pramono: Era Saya Jangan Pikir ASN Jakarta Untuk Bisa Poligami
Suku Betawi sendiri menempati urutan ke-6 dari ribuan suku yang ada di nusantara. Di Jakarta sendiri jumlah suku Betawi hampir 28 persen dan urutan kedua setelah suku Jawa yang berkisar 32 persen.
Jika dibandingkan dengan Aceh dan Papua, suku Betawi belum mendapatkan keadilan politik sebagaimana mestinya.
“Betawi belum memperoleh kue kemerdekaan sebagaimana yang telah diberikan kepada masyarakat adat Aceh dan masyarakat adat Papua,” kata Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982, Zainuddin alias Bang Oding dalam keterangan tertulisnya kepada WahanaNews.co, Kamis (16/11/2023).
Baca Juga:
Elektabilitas Pram-Rano Naik di Survei Jakarta, Pakar Ungkap Sebabnya
“Hari ini saja mulai dari Gubernur sampai Wali Kota tidak ada satupun orang Betawi. Demikian juga dalam jajaran BUMD yang ada padahal kualitas orang Betawi telah mumpuni,” tambah Bang Oding.
Orang Betawi, kata Bang Oding, pasti bertekad menjaga dan memajukan kota tempat asal mereka dilahirkan. Tidak mungkin merusak apalagi menghianatinya.
Oleh karena itu, sehubungan dengan proses perpindahan ibukota negara ke IKN dimana UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sedang intens dibahas maka Oding meminta kepada Presiden dan DPR-RI untuk menempatkan posisi politik suku Betawi dalam UU tersebut.
“Saya minta Anggota DPR-RI dari Dapil Jakarta memperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan jangan terkesan tidak mau tahu. Jangan mengkhianati daerah tempat mereka tinggal di Jakarta dengan nyaman,” tegas bang oding.
Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 tersebut meminta bukan hanya sekadar budaya Betawi yang masuk dalam UU DKJ tetapi juga eksistensi politik Betawi sebagai putra daerah.
“Seluruh lembaga adat, sesepuh dan tokoh Betawi meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden dan salah satunya refresentasi putra Betawi.”
“Sedangkan untuk wali kota dan wakil wali kota serta DPRD-nya dipilih langsung melalui pemilihan umum,” tutup Bang Oding.
[Redaktur: Zahara Sitio]
