WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa keberlanjutan kondisi fiskal yang sehat menjadi faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ruang fiskal tetap terjaga agar berbagai agenda pembangunan strategis dapat direalisasikan secara optimal dan berkesinambungan.
Baca Juga:
DPR dan Pemerintah Bidik Pendapatan Warga Rp 7,6 Juta/Bulan lewat APBN 2026
Dalam pandangannya, keberhasilan program-program prioritas tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Stabilitas fiskal dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Said mengingatkan bahwa pada tahun 2027 pemerintah masih menghadapi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo dalam jumlah signifikan.
Baca Juga:
Redam Keresahan Daerah, Menkeu Purbaya Tambah TKD Jadi Rp692 Triliun
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena berlangsung bersamaan dengan kebutuhan pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai, situasi tersebut mengharuskan pemerintah menerapkan strategi pengelolaan fiskal yang cermat dan terukur agar kebutuhan pembiayaan negara tetap terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap stabilitas ekonomi maupun keberlanjutan anggaran negara.
Selain itu, Said juga menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Menurutnya, angka tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Dari sisi investor, yield yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik instrumen investasi pemerintah.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung negara.
Karena itu, Banggar DPR RI meminta pemerintah memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan negara.
Faktor-faktor tersebut antara lain prospek perekonomian yang dinilai lembaga pemeringkat internasional, stabilitas nilai tukar rupiah, kondisi fiskal nasional, hingga kepastian regulasi yang mendukung iklim investasi.
Menurut Said, pengelolaan yang baik terhadap berbagai aspek tersebut akan menjadi kunci dalam menjaga persepsi positif pasar terhadap ekonomi Indonesia sekaligus membantu pemerintah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih efisien.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa KEM-PPKF Tahun 2027 memuat delapan Program Prioritas Nasional yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program-program tersebut meliputi penguatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan dan penguatan ketahanan bencana, pengembangan ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut bukanlah agenda yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kesinambungan pembangunan nasional yang telah dirancang dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Indonesia.
“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkas Said.
Melalui dukungan fiskal yang terjaga, pengelolaan utang yang prudent, serta belanja negara yang semakin produktif, pemerintah diharapkan mampu menjalankan berbagai program prioritas tersebut secara efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
