WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal darurat sampah nasional yang kini mengancam wilayah-wilayah padat penduduk, terutama di sekitar TPST Bantar Gebang, dan menyebut kondisi tersebut sudah tidak bisa ditunda penanganannya lagi karena volume sampah yang mencapai puluhan juta ton berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan sosial.
Pada Senin (20/10/2025) di Istana Negara, Jakarta, Prabowo menyampaikan hal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas evaluasi satu tahun kinerja pemerintahannya.
Baca Juga:
Versi IndoStrategi: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Ini yang Terbaik
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah bukan isu teknis biasa, melainkan urusan keselamatan publik yang mendesak.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan khusus bahwa di Bantar Gebang saja, jumlah timbunan sampah telah mencapai 55 juta ton. Gunungan sampah ini terus menumpuk dan menjadi ancaman serius.
Menurut Prabowo, jika situasi ini dibiarkan tanpa solusi struktural, maka kawasan pemukiman di sekitar Bantar Gebang berpotensi terdampak apalagi saat musim hujan. Ia mengingatkan bahwa longsoran sampah bisa mengancam keselamatan warga.
Baca Juga:
Prabowo Ingatkan Pemuda Tak Mudah Terpengaruh di Era Teknologi Digital
Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan bahwa khusus di Bantar Gebang saja, jumlah timbunan sampah telah mencapai angka mencengangkan yakni 55 juta ton yang terus menumpuk dan menggunung.
Menurut Prabowo, jika situasi ini dibiarkan tanpa solusi struktural, maka kawasan pemukiman di sekitar Bantar Gebang berpotensi terdampak serius apalagi saat musim hujan tiba karena longsoran sampah bisa mengancam keselamatan warga.
“Kalau tidak salah di Bantar Gebang itu saya dapat laporan sudah mencapai puluhan juta ton, 55 juta ton sudah menggunung, kalau terjadi hujan deras dia bisa bisa membahayakan banyak kampung di sekitar situ,” kata Prabowo.
Sebagai langkah besar, Prabowo menyebut bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengembangkan 34 pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSa untuk mengubah tumpukan sampah menjadi energi listrik dan sekaligus mengurangi beban TPA besar di berbagai kota.
Ia menjelaskan bahwa PLTSa tidak hanya akan dibangun di Bantar Gebang, tetapi juga di daerah lain seperti Bandung dan Bali yang menghadapi tekanan sampah serupa dan perlu intervensi teknologi segera.
“Kita akan segera mulai 34 (PLTSa) ini sudah saya kira pembiayaan sudah tingkat kontrak dibagi-bagi, tinggal dinilai teknologi yang terbaik yang mana karena ini sangat penting, ada tempat-tempat sampah yang sampahnya sudah menggunung terutama untuk DKI, Bantar Gebang untuk Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali,” ujarnya.
Prabowo menargetkan seluruh proyek PLTSa tersebut dapat diselesaikan hanya dalam dua tahun sebagai bagian dari strategi darurat nasional dalam menangani masalah persampahan.
Selanjutnya, Presiden menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah ini juga berkaitan langsung dengan sektor pariwisata yang membutuhkan citra kota-kota bersih untuk menarik wisatawan internasional.
“Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan kesehatan ya, bagaimana kita berharap paling tidak bisa membersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau enggak turis datang ke tempat yang kotor yang jorok, jadi ini strategis,” kata Prabowo.
Pemerintah menargetkan pengolahan 33.000 ton sampah setiap hari melalui sistem waste to energy yang dirancang untuk kota-kota dengan produksi sampah harian di atas 1.000 ton dan menjadi bagian dari agenda energi hijau nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa proyek sampah menjadi listrik ini menarik minat banyak investor asing dan juga sejumlah perusahaan nasional yang melihat peluang besar di sektor ini.
Rosan menyebut ketertarikan investor datang dari berbagai negara seperti China, Korea, Belanda, Jerman, Jepang, Australia, Singapura hingga Malaysia yang siap bersaing menawarkan teknologi terbaik dalam pengolahan sampah menjadi sumber energi.
Sebanyak 10 kota menjadi prioritas awal pembangunan PLTSa yakni Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Denpasar, Kabupaten Badung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota dan Kabupaten Semarang.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
