WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif penetapan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya sebagai Proyek Strategis Nasional karena dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjawab persoalan sampah perkotaan sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan arah pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang makin berpihak pada solusi konkret, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat perkotaan.
Baca Juga:
Investasi PSEL Melejit, MARTABAT Prabowo-Gibran: Dunia Percaya Masa Depan Energi Indonesia
“Penetapan PSEL sebagai PSN adalah keputusan strategis yang sangat tepat, karena sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban kota, tetapi harus dikelola sebagai sumber energi, sumber ekonomi, dan bagian dari masa depan lingkungan Indonesia,” ujar Tohom, Kamis (11/6/2026).
Menurut Tohom, pembangunan PSEL di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya dapat menjadi fondasi penting bagi lahirnya ekosistem pengelolaan sampah modern yang tidak lagi bergantung penuh pada tempat pemrosesan akhir.
“Selama ini banyak kota besar menghadapi tekanan berat akibat volume sampah yang terus meningkat, sehingga kehadiran PSEL bisa menjadi jawaban teknologi untuk mengurangi timbunan, memperpanjang usia TPA, dan menghasilkan listrik yang bermanfaat,” ucapnya.
Baca Juga:
Atasi Kumuh dan Bau, MARTABAT Prabowo-Gibran: PSEL Regional di Kawasan Otorita IKN Jadi Simbol Peradaban Baru Indonesia
Ia menilai status PSN akan memberi percepatan penting karena proyek tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga teknis agar tidak terhambat persoalan birokrasi.
“Proyek seperti ini tidak bisa berjalan lambat, karena krisis sampah di perkotaan terus bergerak setiap hari dan membutuhkan keberanian eksekusi yang cepat, terukur, serta transparan,” kata Tohom.
Tohom mengatakan PSEL juga harus ditempatkan sebagai bagian dari ekonomi hijau yang mampu membuka lapangan kerja baru, menciptakan nilai tambah dari sampah, dan mendorong investasi teknologi ramah lingkungan di daerah.
“Jika dikelola dengan baik, PSEL bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi juga membangun rantai ekonomi baru mulai dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, teknologi, hingga layanan lingkungan,” ujarnya.
Ia menyebut Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan wilayah yang sangat relevan untuk menjadi gelombang pertama pengembangan PSEL karena memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah perkotaan dan kawasan penyangga metropolitan.
“Pemilihan tiga wilayah ini sangat strategis, karena Bekasi dan Bogor Raya berada dalam tekanan aglomerasi perkotaan, sementara Denpasar Raya memiliki beban lingkungan yang terkait langsung dengan citra pariwisata nasional,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan keberhasilan PSEL tidak hanya diukur dari berdirinya fasilitas, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut mengurangi sampah secara nyata, menghasilkan energi, dan menjaga kualitas lingkungan sekitar.
“Ukuran keberhasilan PSEL harus jelas, yaitu berapa besar sampah yang berhasil diolah, berapa listrik yang dihasilkan, berapa emisi yang ditekan, dan seberapa besar manfaat sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan PSEL tetap memperhatikan standar teknologi, pengendalian emisi, keselamatan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
“Teknologi yang dipakai harus benar-benar ramah lingkungan, teruji, dan diawasi secara ketat agar masyarakat percaya bahwa proyek ini membawa manfaat, bukan menimbulkan kekhawatiran baru,” ucap Tohom.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proyek PSEL menjadi ruang kolaborasi nasional yang mempertemukan kepentingan lingkungan, energi, investasi, tata kota, dan perlindungan masyarakat.
“PSEL adalah contoh kebijakan lintas sektor yang ideal, karena menghubungkan masalah sampah dengan kebutuhan energi bersih, pengurangan emisi, investasi hijau, dan kualitas hidup warga kota,” ujar Tohom.
Ia berharap keberhasilan tiga proyek gelombang pertama tersebut dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa dalam pengelolaan sampah.
“Jika Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya berhasil, maka Indonesia akan memiliki contoh konkret bahwa sampah bisa diubah dari sumber masalah menjadi sumber energi dan nilai ekonomi,” katanya.
Tohom menilai kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi rakyat, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Pemerintah sedang menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bicara jalan, jembatan, dan gedung, tetapi juga menyentuh persoalan paling dekat dengan warga, yaitu sampah, lingkungan, dan energi,” ucapnya.
Sebelumnya, Chief Executive Officer PT Danantara Investment Management, Pandu Sjahrir, mengatakan status PSN menunjukkan pengelolaan sampah kini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Sebelumnya, Pandu menyampaikan proyek PSEL di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan sampah perkotaan, peningkatan bauran energi terbarukan, pengurangan emisi, dan pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.
Sebelumnya, Chief Executive Officer Daya Energi Bersih Nusantara, Fadli Rahman, mengatakan penetapan PSN menunjukkan pengelolaan sampah melalui PSEL bukan lagi kebutuhan daerah, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
