WahanaNews.co | Di tengah
lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, masih ada saja pejabat keliling daerah untuk
menggelar acara seremonial vaksinasi massal. Padahal, kondisi ini malah berpotensi
menimbulkan kerumunan dan penyebaran virus.
Direktur Eksekutif Konsepindo
Research and Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman meminta para pejabat menunda
sementara kebiasaan beranjangsana itu.
Baca Juga:
Tembus 28 Kasus, Cacar Monyet di Jakarta Dipicu Kontak Seksual
"Iya sudah tahu kasus
COVID-19 naik, bahkan varian baru yang cepat menular sedang mewabah, malah
bikin acara ramai-ramai. Sudah hentikan dululah kegiatan seremonial kunjungan
pejabat seperti acara vaksinasi massal kemarin," kata pengamat politik
ini, Senin (28/6/2021).
Menurutnya, saat ini yang
harus sukses adalah percepatan vaksinasi massal karena akan membawa angin segar
dalam mengatasi pagebluk. Karena itu, tak elok bila pejabat ikut hadir
memberikan sambutan sebelum vaksinasi. Ia mengatakan, buka saja titik lokasi
vaksin sebanyak-banyaknya dan minimalisir prosedur dan persyaratannya.
"Lah iya, gunanya
pejabat itu datang ke acara vaksinasi itu buat apa? Yang ada malah menyebabkan
kerumunan. Cukup beritahu saja. Untuk giat vaksinasi massal diselenggarakan di
titik-titik ini dan jika perlu paksa warga negara untuk aksin agar herd
immunity tercapai," tuturnya.
Baca Juga:
Satu Kasus Cacar Monyet Ditemukan Kemenkes di Bandung
Selain itu, Veri juga
mengkritisi kebijakan pemerintah soal pemberlakukan penutupan jam malam.
Menurutnya, pemerintah harus tegas untuk melakukan lockdown sekarang ini.
"Justru yang ramai
mobilitas masyarakat itu di siang hari bukan malam hari. Jalan, pasar, terminal,
pelabuhan dan bandara masih ramai. Kalau bisa lockdown semua dulu barang
sebentar, jangan setengah-setengah," katanya.
Veri mengatakan, Pemerintah
Indonesia harusnya berkaca kepada negara tetangga seperti Malaysia dan
Singapura yang berhasil mengatasi kurva inveksi Covid-19 dengan melakukan
lockdown. Australia juga melakukan hal yang sama. Hal ini, menurutnya, sangat
ampuh untuk mencegah penyebaran virus dibanding melakukan kebijakan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Di mana dalam
praktiknya, tidak begitu jelas daerah mikro mana yang jalan. Sebab faktanya
orang keluar rumah semua.