WahanaNews.co | Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali menjadi sasaran kritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) gara-gara masalah anggaran.
Anggota Komisi IX
DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, baru saja menyisir
kembali setiap pos anggaran yang dirancang oleh Kemenkes untuk tahun anggaran
2021.
Baca Juga:
Tingkatkan Kualiatas Pendidikan, PTAR Kucurkan Rp1,45 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur Sekolah
Saleh Daulay mengaku menemukan sejumlah
alokasi anggaran Kemenkes
yang tidak diperlukan. Anggota DPR RI itu meminta
Kemenkes merelokasinya ke pos anggaran mendesak.
Menurutnya, anggaran Kemenkes yang mencapai Rp84,3 triliun masih banyak yang bisa dihapuskan.
Hal ini diungkap Saleh Daulay dalam Rapat
Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin 8 Februari 2021.
Baca Juga:
Bongkar Gedung Tanpa Izin
"Anggaran yang Rp 84,3 triliun itu kalau
kita lakukan penyisiran dan penghematan bisa. Saya sudah melakukan ini,"
ujar Saleh Daulay, dikutip dari situs DPR RI.
"Ini baru saya lakukan di satu dirjen
dan dua direktorat. Saya sampaikan, misalnya di Dirjen Yankes ada beberapa
catatan penting," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Catatan penting yang dimaksud Saleh Daulay
ialah terkait anggaranrefreshing workshop, penanggulangan
kedaruratan, dan acara olah raga sebesar Rp 864,4 juta.
Belum lagi sejumlah pos anggaran yang
tampaknya tak benar-benar berhubungan dengan kegiatan Kemenkes.
Saleh Daulay mencermati adanya anggaran Kemendes untuk pelaksanaan MotoGP yang mencapai Rp 856,6 juta.
Saat dikonfirmasi, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjawab masalah MotoGP sebenarnya sudah dikoordinasikan dengan
Kementerian Pemuda dan olah Raga (Kemenpora).
Namun, masih ada lagi yang janggal di anggaran Kemendes. Saleh Daulay menemukan anggaran sewa helikopter senilai Rp 322 juta.
"Siapa yang mau naik helikopter ini
dan mau ke mana," tanya Anggota Komisi IX DPR RI itu.
Selain masalah MotoGP dan helikopter, ada pula
beberapa pos anggaran Kemendes
yang dianggap tidak mendesak.
Mulai dari pengadaan seragam Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen), pengadaan keindahan Kantor Sesditjen, renovasi kantor, pembelian enam unit
kendaraan baru untuk eselon II, hingga pembelian meubel masih masuk ke dalam anggaran Kemendes tahun 2021.
Saleh Daulay menilai anggaran-anggaran
tersebut tidak mendesak dan bukan prioritas bagi Kemenkes.
Apalagi, pandemi Covid-19 masih melanda
bahkan semakin ganas mengancam kehidupan masyarakat Indonesia.
"Ini semua tidak prioritas dan bisa
direlokasi," kata Wakil Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI itu.
Terakhir, Saleh Daulay juga mempertanyakan
kemunculan alokasi anggaran Kemendes
berjudul "persiapan rumah sakit rujukan nuklir" senilai Rp 1,12 miliar.
Tidak jelas lokasi pembangunan RS rujukan
nuklir tersebut. Politisi PAN itu juga menyoroti istilah "persiapan" yang biasanya hanya diisi oleh kegiatan diskusi,workshop,atau
focus group discussion (FGD).
"Itu modalnya hanya kopi dan pisang
goreng saja," kata mantan Ketua Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah itu,
menyinggung kondisi normal tanpa pandemi Covid-19. [dhn]
