“Kami telah mengawal realisasi distribusi Januari-Desember 2025 dengan baik,” kata Wahyudi, Selasa, 27 Januari 2026. Menurut dia, distribusi berjalan lancar sehingga dapat menghemat BBM subsidi.
Selain BBM, BPH Migas juga melaporkan kinerja positif pada sektor gas bumi. Ketersediaan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi tercatat mencapai 101,2 persen dari target.
Baca Juga:
Antrean Panjang di SPBU Wilayah Sumut, Kementerian ESDM Buka Suara
Sementara volume pengangkutan gas bumi melalui jaringan pipa bahkan menembus angka 104,6 persen dari target yang ditetapkan.
Namun demikian, capaian tersebut mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi masih belum optimal.
Ia menyoroti praktik pelangsiran BBM yang dinilai masih marak terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Baca Juga:
Tanpa Naikkan Harga, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai April 2026
Menurut Syarif, praktik pelangsiran tersebut bukan terjadi secara insidental, melainkan sudah menjadi modus yang terorganisasi.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada PT Pertamina Patra Niaga maupun pengelola SPBU.
“BPH Migas punya biaya pengawasan, kenapa ini tidak dimaksimalkan,” ujarnya. Selain itu bisa dengan membuat edaran atau spanduk-spanduk peringatan di seluruh SPBU mengenai sanksi bagi pelangsir.
