WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, pihaknya mulai masuk proses pengawasan pelaksanaan anggaran untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia mengatakan, pengawasan ini sudah mulai berjalan dengan memantau pemanfaatan anggaran pembangunan gedung kopdes yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto tak lebih dari Rp 1,5 miliar.
Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Pengawasan Program Nasional, Pastikan Tata Kelola yang Bersih dan Bebas Korupsi
"Masalah fisiknya cuma Rp 1,5 miliar sebenarnya biayanya, bukan Rp 3 miliar. Kami pastikan Rp 1,5 miliar ini benar-benar maksudnya harga gedung ini paling tidak Rp 1,5 miliar, ini sedang berjalan," kata Ateh saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Proses audit realisasi penggunaan anggaran pembangunan fisik kopdes ini turut melibatkan TNI.
"Kami sekarang sedang proses jalan bersama TNI, kami foto setiap itu, kemudian divideo, kemudian berapa luasnya segala macam," papar Ateh.
Baca Juga:
Bergerak Cepat Panggil BPKP dan PPATK, Prabowo Akui Terima Laporan Penyimpangan BGN
Selain proses pengawasan anggaran pembangunan gedung, Ateh mengatakan BPKP juga tengah melakukan pendampingan desain operasional kopdes.
"Sebelum ditambahkan lagi gedungnya, jadi besok akan dibuat operasionalnya. Misal untuk penyerahan bansos, masalah pupuk, barang-barang subsidi dan sebagainya. Artinya yang menjadi hub pemerintah di daerah-daerah, ini baru mulai berjalan tapi kami mendampingi semua," ujar Ateh.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan modal sebesar Rp 3 miliar yang dialokasikan untuk setiap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur koperasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional.
