WahanaNews.co | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berorientasi hasil.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/06/2023) pagi.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil. Arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, Kementerian/Lembaga, hal-hal yang konkret,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan yang ada di badan usaha milik negara (BUMN) semuanya harus produktif.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang mengungkapkan adanya potensi 43 persen program yang tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tutur Kepala Negara.
