PTPP, lanjutnya, bisa bertindak sebagai kontraktor proyek atau sebagai penyedia lahan, mengingat perusahaan memiliki area yang potensial untuk pengembangan perumahan rakyat.
Mengenai luas lahan yang dapat digunakan, Novel menjelaskan, hal itu masih perlu disesuaikan dengan harga dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Wisatawan Indonesia Meningkat Tajam, 731 Ribu Perjalanan ke Luar Negeri di Oktober 2024
"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat, karena harga dan lokasi harus dipertimbangkan," tuturnya.
Selain itu, dalam rapat yang sama, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Donny Arsal dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu turut hadir.
Meski Nixon enggan memberikan komentar langsung, ia menyampaikan bahwa BBTN akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program ini dapat terlaksana dengan baik dalam jangka panjang.
Baca Juga:
Bukan Awan Biasa, BMKG Klarifikasi Fenomena Langit Jakarta yang Memukau
Menurut Nixon, tantangan utama dalam sektor perumahan adalah masalah supply dan demand. Dari sisi suplai, BBTN menilai masih ada ketidaksinkronan antara perencanaan tata ruang daerah dan pusat.
Sedangkan untuk sisi demand, masalahnya terkait dengan pendataan kebutuhan rumah yang masih belum akurat serta tumpang tindihnya aturan mengenai penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Masukan yang kami berikan akan berfokus pada hal-hal ini agar program rumah rakyat bisa terwujud dengan baik,” tegas Nixon.
