WAHANANEWS.CO, Jakarta - PT PP Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan berperan dalam program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah.
Selain dua BUMN Karya ini, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga terlibat dalam proyek besar ini.
Baca Juga:
Wisatawan Indonesia Meningkat Tajam, 731 Ribu Perjalanan ke Luar Negeri di Oktober 2024
Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, menjelaskan bahwa PTPP dan WIKA adalah dua BUMN yang diminta oleh Kementerian BUMN untuk berkolaborasi dalam mendukung program perumahan rakyat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"PTPP dan WIKA diajak dalam rapat yang membahas program ini," ujar Novel setelah pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kementerian BUMN baru-baru ini.
Ia menambahkan, peran PTPP dalam proyek tiga juta rumah ini masih dalam pembahasan dan keputusan final akan diambil dalam dua pekan mendatang.
Baca Juga:
Bukan Awan Biasa, BMKG Klarifikasi Fenomena Langit Jakarta yang Memukau
Sebagai emiten di sektor kontraktor perumahan, PTPP berkomitmen untuk mendukung program ini, baik melalui penyediaan lahan maupun desain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
"Kami akan terus berdiskusi mengenai jenis perumahan yang dapat kami bantu, sesuai dengan kemampuan kami," kata Novel.
Dukungan PTPP akan diselaraskan dengan arahan dari Kementerian BUMN dan Kementerian PKP. "Dalam dua pekan ke depan, keputusan lebih jelas akan diambil karena saat ini masih dalam tahap perencanaan," tambahnya.
PTPP, lanjutnya, bisa bertindak sebagai kontraktor proyek atau sebagai penyedia lahan, mengingat perusahaan memiliki area yang potensial untuk pengembangan perumahan rakyat.
Mengenai luas lahan yang dapat digunakan, Novel menjelaskan, hal itu masih perlu disesuaikan dengan harga dan kebutuhan masyarakat.
"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat, karena harga dan lokasi harus dipertimbangkan," tuturnya.
Selain itu, dalam rapat yang sama, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Donny Arsal dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu turut hadir.
Meski Nixon enggan memberikan komentar langsung, ia menyampaikan bahwa BBTN akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program ini dapat terlaksana dengan baik dalam jangka panjang.
Menurut Nixon, tantangan utama dalam sektor perumahan adalah masalah supply dan demand. Dari sisi suplai, BBTN menilai masih ada ketidaksinkronan antara perencanaan tata ruang daerah dan pusat.
Sedangkan untuk sisi demand, masalahnya terkait dengan pendataan kebutuhan rumah yang masih belum akurat serta tumpang tindihnya aturan mengenai penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Masukan yang kami berikan akan berfokus pada hal-hal ini agar program rumah rakyat bisa terwujud dengan baik,” tegas Nixon.
Tren terbaru menunjukkan semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama melalui KPR, yang menurut Nixon akan mendukung prospek sektor perumahan Indonesia yang cerah di masa depan.
Namun, Indonesia masih menghadapi masalah backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta, dengan lebih dari 50% masyarakat miskin tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Sektor perumahan sendiri memiliki dampak besar terhadap 185 subsektor lain yang mayoritas padat karya.
"Setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga jika 100.000 rumah dibangun, akan menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan per tahun," pungkas Nixon.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
