WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan haji nonprosedural.
Ia menegaskan bahwa pada musim haji tahun ini, tidak boleh ada lagi warga yang menjadi korban praktik haji ilegal.
Baca Juga:
Hadapi Penolakan, DPR Klaim Sudah Akomodasi Masukan Masyarakat Soal UU TNI
“Pemerintah Arab Saudi kini tidak memberikan toleransi. Kalau ketahuan, kena denda dan yang bersangkutan diblokir hingga 10 tahun tidak bisa berhaji,” kata Cucun saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Pernyataan itu disampaikan Cucun usai memimpin rapat koordinasi Tim Media Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran haji di luar jalur resmi karena sangat berisiko dan berpotensi merugikan jemaah dalam jangka panjang.
Baca Juga:
DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat, Warga Bisa Mengadu Soal Pinjol hingga Mafia Tanah
Mengenai evaluasi haji tahun sebelumnya, Cucun menyebut koordinasi antara pemerintah, DPR, dan para mitra terkait semakin solid.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian terhadap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi.
“Semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah Saudi langsung kita sinkronkan dengan hasil panja BPIH di Komisi VIII DPR RI," ujarnya.
“Jadi, tidak bisa kalau kita tidak menyesuaikan kebijakan mereka,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Cucun menekankan pentingnya efisiensi dalam komponen biaya haji, serta keseimbangan antara dana setoran jemaah dengan penggunaan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Soal biaya, meski ada perbedaan pendapat, kita sudah transparan. Komponennya sudah jelas dan kita terus berupaya mencari celah efisiensi tanpa mengurangi layanan,” lanjutnya.
Cucun juga menyambut baik kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang tetap memberikan kesempatan bagi jemaah lanjut usia untuk berhaji tahun ini, selama mereka memenuhi persyaratan kesehatan.
“Lansia tetap bisa berangkat, tapi harus memenuhi syarat istitha’ah kesehatan. Kalau tidak, bisa jadi beban tambahan asuransi dan risiko lainnya, ini penting agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi kolaborasi pemerintah dengan lembaga keuangan dalam penyediaan fasilitas bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas, seperti kursi roda dan pelatihan bagi petugas kloter khusus.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
