WahanaNews.co | Kelompok
Cipayung Plus mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran di kabinet,
dan menyebut presiden telah gagal menangani pandemi Covid.
Baca Juga:
Korupsi APD Covid Negara Rugi Rp24 Miliar, Eks Kadinkes Sumut Divonis 10 Tahun Bui
Konferensi pers ini digelar di Gedung Joang "45, Jakarta
Pusat, Jumat (20/8/2021). Kelompok Cipayung Plus terdiri atas sejumlah
organisasi, di antaranya PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP
KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, dan LN LMND.
"Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden
Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah Covid bersama dampak yang datang
mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun
pemerintahan," kata salah satu perwakilan Kelompok Cipayung Plus yang juga
Ketua GMKI, Jefri Edi Irawan Gultom.
Jefri lantas mengutip pernyataan Jokowi dalam pidato
kenegaraan yang menyebutkan pandemi sebagai kawah candradimuka yang menguji
ketahanan bangsa. Namun, kata Jefri, pandemi yang telah berlangsung selama 1
tahun lebih itu telah membuat keadaan Indonesia tidak baik-baik saja.
Baca Juga:
Kasus Korupsi APD Covid-19: Mantan Kadinkes Sumut Dituntut 20 Tahun Penjara
"Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung
10 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari upper middle income
country menjadi lower middle income country dan pada gilirannya mendongkrak
tingginya angka kemiskinan sosial, sistem pendidikan tampak gampang dalam
menyesuaikan dirinya. Sementara itu, ranah politik seolah terkesan kocar-kacir
dalam meresponsnya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita
negara maju," ujar Jefri.
Jefri menjelaskan efek domino dari kebijakan politik yang
tidak terukur menyebabkan adanya korban jiwa. Selain itu, kebijakan pemerintah
selama pandemi juga dinilai tak menjurus pada titik akhir yang jelas.
"Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan
problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak
mencapai target. Lalu lintas komunikasi antarlembaga negara yang amburadul.
Korupsi bansos yang menggurita dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah
derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius," ujar Jefri.
Atas hal itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan 12
tuntutan sebagai berikut:
1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap Kabinet Indonesia Maju.
2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap
kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan
terutama dalam penanganan pandemi Covid
3. Pemerintah harus membuat road map penanganan Covid
berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan
4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil
alih dan memimpin langsung penanganan Covid serta melakukan reformasi Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan
porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik
kepentingan
5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan Covid dan
Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif.
6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima,
mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial
7. Segera gratiskan biaya tes Covid, Obat-obatan, Vitamin,
Oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan
pesantren dan menjamin ketersediaannya
8. Segera Evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan
Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pembiayaan Kuliah
9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap
aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi
10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas
buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya.
11. Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit anggaran
penanganan Covid 19
12. Segera berikan hukuman berat bagi pejabat pelaku
korupsi.
Tanggapan KSP
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar
Ngabalin, pada prinsipnya mengapresiasi Kelompok Cipayung Plus yang telah ikut
memikirkan penanganan Covid di Indonesia. Ngabalin mengatakan hal itu pasti
melalui kajian yang cukup komprehensif.
"Salah satu yang paling penting adalah kesiapan
Cipayung Plus yang bersama-sama menyediakan waktu pikiran dan tenaga bersama-sama
dengan pemerintah dalam penanganan pandemi ini, itu penting sekali," ujar
Ngabalin saat dihubungi.
Ngabalin kemudian menjelaskan program KSP Mendengar. Dia menegaskan
KSP selalu terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk
dari para mahasiswa.
"Kami di Kantor Staf Presiden membuka komunikasi di
ruang publik yang didesain oleh Pak Kepala Staf Jenderal Moeldoko, tidak hanya
di kalangan masyarakat luas, tetapi juga di kalangan jaringan mahasiswa,
seperti kelompok Cipayung Plus. Tentu saja, kalau ada gagasan penting yang
mungkin bisa disampaikan, dengan sukacita, Kantor Staf Presiden seperti
beberapa kali disampaikan KSP itu agenda penting di antara agenda-agenda lain
yang disebut KSP Mendengar, sehingga mungkin kita bisa berkomunikasi. Bisa di
dalam kantor, bisa di luar kantor KSP," beber Ngabalin.
Perihal desakan agar Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran
kabinet, Ngabalin tak bisa berkomentar. Menurut dia, hal itu merupakan
kewenangan Jokowi.
"Kalau untuk menjadi kewenangan Presiden harus
melakukan ini dan itu saya bukan pada tempatnya untuk bisa pertanyaan itu
disampaikan termasuk kantor KSP," ujar dia.
Selain itu, Ngabalin menanggapi soal penilaian gagal yang
disampaikan Kelompok Cipayung Plus. Ngabalin meminta hal itu disampaikan lewat
indikator-indikator yang jelas.
"Kalau ada yang memberikan penilaian gagal, nanti bisa
dikasih tunjuk seperti apa. Karena ungkapan gagal ini kan datang dari beberapa
orang yang mengklaim diri sebagai pengamat politik, mengklaim diri sebagai
opinion leaders tapi sesungguhnya ini mereka datang dari orang-orang yang
mempunyai latar belakang sakit hati kepada Jokowi, kalah perang, dan lain-lain
sebagainya," ujar dia.
"Kalau mahasiswa penilaian ini setidaknya harus dibikin
variabel-variabel yang kira mana yang menjadi penilaian kegagalan pemerintah
sehingga evaluasi itu bisa dilakukan secara komprehensif, jelas, nyata, dan fakta,"
sambung Ngabalin. [dhn]
