“Pendidikan masa depan harus menyatu dengan kesadaran ekologis, karena anak-anak pesisir adalah generasi yang paling dekat dengan perubahan lingkungan, abrasi, mangrove, sungai, laut, dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menilai langkah PHM dan PHI melakukan monitoring and evaluation secara langsung ke lokasi program merupakan praktik penting agar CSR tidak berhenti sebagai laporan administratif, melainkan benar-benar dirasakan penerima manfaat.
Baca Juga:
Geger 326 Kepsek Sulsel Ingin Mundur, Temuan Dana BOS Jadi Pemicu
“Program yang baik harus terus dievaluasi di lapangan, didengar suara gurunya, dilihat kebutuhan siswanya, dan dipastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurut Tohom, fase pengembangan program yang mencakup Penguatan Profil Pelajar Pancasila, edukasi bahaya NAPZA, regenerasi guru penggerak dari siswa lokal, magang sarjana pesisir, kurikulum muatan lokal, dan pendampingan beasiswa menunjukkan arah pembangunan pendidikan yang visioner.
“Yang paling menarik adalah gagasan regenerasi guru dari anak-anak lokal, karena desa akan jauh lebih kuat ketika anak-anaknya kelak kembali untuk membangun kampungnya sendiri,” katanya.
Baca Juga:
Pemerintah Bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi, Satu Di antaranya Berlokasi di IKN
MARTABAT Prabowo-Gibran berharap model Sekolah Negeri Terapung dapat direplikasi di wilayah pesisir dan 3T lainnya sebagai bagian dari gerakan besar pemerataan pendidikan, penguatan SDM, dan pembangunan Indonesia dari pinggiran.
“Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka anak-anak di Delta Mahakam, pulau kecil, pesisir, perbatasan, dan pedalaman harus mendapat ruang tumbuh yang sama besarnya dengan anak-anak di kota besar,” ujar Tohom.
[Redaktur: Sandy]
