WahanaNews.co | Data mikro yang mengacu pada SDGs Desa dinilai menjadi kunci pengentasan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Informasi yang terperinci dan detail dari setiap desa dalam data tersebut bisa dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:
PLN Group Sabet Banyak Penghargaan CSR Awards 2024 Kementerian Desa PDTT
"Kita harus punya sudut pandang yang sama terkait dengan pola dalam pembangunan desa. Kita juga bisa menyamakan sudut pandang yaitu dengan SDGs Desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTTT) Abdul Halim Iskandar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan, di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan, program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem sedang dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada tahun 2022, ada sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi yang menjadi prioritas untuk dientaskan dari kategori kemiskinan ekstrem.
"Kalau gerakan dan intonasinya sama, maka pasti saya yakin target Pak Jokowi pada 2045 Indonesia nol kemiskinan ekstrem akan terwujud jika kita tangani dengan data secara mikro," ujar Gus Halim pada Rakor yang diikuti 200 peserta tersebut.
Baca Juga:
PLN Group Sabet Banyak Penghargaan CSR Awards 2024 Kementerian Desa PDTT
Mendes menjelaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem selaras dengan SDGs Desa tujuan nomor 1, yaitu Desa Tanpa Kemiskinan. Untuk menyelesaikannya, menurut Gus Halim, maka harus dilakukan di desa secara langsung dengan kerja sama semua pihak.
Gotong royong banyak pihak ini akan semakin mempermudah dan mempercepat Indonesia untuk 'membersihkan' daerah dari kategori kemiskinan ekstrem.
"Segala permasalahan di desa dapat diketahui secara rinci sehingga penyelesaiannya pun tidak akan keluar dari yang seharusnya," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
