WahanaNews.co | Polemik penerbitan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 masih menyisakan rasa penasaran.
Namun kini bukan lagi soal "penghapusan" nama Soeharto pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Kini perbincangan lebih mengarah kepada peran Soekarno pada aksi militer di tanah air tersebut.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Soekarno aktif menyetujui dan menggerakan Serangan Umum 1 Maret.
Sehubungan hal itu, anggota DPR RI Fadli Zon mengajak Mahfud MD bersama sejarawan untuk mendiskusikan peristiwa sejarah tersebut.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
"Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli Zon mengungkapkan dirinya merupakan sosok yang kredible dalam membahas sejarah Indonesia.
"Kebetulan Doktor saya bidang sejarah dari @univ_indonesia. Saya juga meneliti PDRI," ujarnya.
"Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu," ungkapnya.
Sebelumnya Mahfud mengatakan penentu kebenaran sejarah bukanlah Fadli Zon.
"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," katanya.
Mahfud menuturkan, meski demikian, suara Fadli Zon itu tetap harus didengar. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
