WahanaNews.co | Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Efendi mengatakan kurikulum merdeka adalah kurikulum darurat. Pasalnya saat pandemi COVID-19 banyak keluhan dari masyarakat terutama yang terbebani dengan belajar online.
Diketahui, beberapa waktu lalu para siswa di Indonesia harus melakukan pembelajaran secara online saat pandemi COVID-19. Hal tersebut membuat pemerintah menggencarkan program kurikulum merdeka.
Baca Juga:
Komisi VI DPR Sebut Kenaikan Harga Pangan Dipicu Karena Ketergantungan Terhadap Impor
"Sementara harus mengejar sekian banyak kurikulum yang belum selesai, gurunya berat siswanya juga berat," ujar Dede, kepada awak media, di Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (12/11/2022).
Pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pengurangan beban. Sehingga hampir 50 persen bobot pembelajaran bisa dikurangi.
"Nah, ternyata dua tahun pandemi, siswa merasa tidak terlalu dibebankan dengan beban kurikulum yang agak ringan dan outputnya dari hasil survei dari Kemendikbud, learning lost (kehilangan semangat atau waktu pembelajaran) itu bisa diturunkan sampai 40 persen," katanya.
Baca Juga:
PPSD Siahaan: Duka Cita atas Kepergian Misem Boru Tobing, Istri Almarhum Muchtar Siahaan
Dede mengaku saat ini pemerintah telah meminta izin untuk penerapan kurikulum merdeka. Namun menurutnya hal tersebut harus dipertimbangkan kembali. Pasalnya ada beberapa daerah yang belum tentu siap.
"Kita lihat dari kasus penyebaran COVID-19 kemarin, ada daerah yang terkena sangat parah, ada juga yang landai. Maka, kita meminta, lakukan saja dulu internalisasinya kepada Sekolah Penggerak yang jumlahnya ada 2.000 lebih," jelasnya.
Dia menyebutkan dalam sekolah penggerak tersebut bisa menerapkan kurikulum prototype. Kemudian setelah menghasilkan satu angkatan bisa langsung dilakukan evaluasi.
