"Apakah angkatan ini hasil outputnya menjadi lebih baik dari pada yang lain, dibanding dengan angkatan yang menggunakan kurikulum yang lain atau malah sama saja," ucapnya.
"Kalau memang baik, maka kita akan dorong secara bertahap agar dilakukan secara masif artinya dilakukan untuk seluruhnya, dengan cara adopsinya perlahan-lahan, dengan cara tadi ada daerah yang prasarananya serta infrastrukturnya yang tidak memungkinkan infrastrukturnya mengejar apa yang ada di Kota besar. Jadi membutuhkan effort dari Kementerian lainnya," tambahnya.
Baca Juga:
Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2024, 19 Caleg Terpilih DPR RI Mengundurkan Diri
Selain itu, Dede mengungkapkan masih terdapat sekolah yang aksebilitasnya kurang. Diantaranya tidak memiliki buku, hingga sekolah roboh.
"Itu kan perlu diperhatikan bagaimana proses kurikulum mau berjalan, maka harus kita bagi," bebernya.
Maka dari itu, Dede mengungkapkan tiga klaster yang harus dilakukan dalam persoalan kurikulum saat ini. Salah satunya adalah sekolah di kota besar yang mampu menerapkan kurikulum tersebut.
Baca Juga:
Lolos ke Senayan di Pemilu 2024, Hinca Pandjaitan Sampaikan Terimakasih
"Lalu ada di Kluster B, itu sekolah yang sarana prasarananya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan untuk bisa mengadopsi kurikulum merdeka itu. Terakhir Kluster C, ini baru daerah-daerah yang memang perlu effort lebih lagi, karena tenaga pengajarnya masih sangat kurang. Nah, itu yang menjadi dorongan kita, bukan hanya dari sisi anggaran tapi kita juga mengevaluasi, tiap tahu kita evaluasi out put nya sampai mana," kata Dede.
Dia menambahkan hingga saat ini telah membuka anggaran untuk Sekolah Penggerak, dan Guru Penggerak. Bahkan kurikulum merdeka pun telah berjalan dan harus dievaluasi.
"Tahun depan lulusan dari Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak ini akan kita lihat dan kita akan uji publik, karena setiap daerah dan wilayah itu akan berbeda sarana dan prasarananya, jadi nanti akan ada Ban Smart nya," ucap Dede.
