"Belum kita putuskan (usul agar pemerintah pusat menanggung semua beban gaji pegawai pemda)," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat.
"Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa," jelasnya.
Baca Juga:
Imbas Demo Masih Lanjut, Pemprov DKI Jakarta Edarkan Surat Imbauan WFH
Kendati demikian, Purbaya berjanji menambah lagi anggaran TKD tahun depan, asalkan ekonomi Indonesia sudah bagus. Itu akan tercermin dari pendapatan pajak yang naik hingga tidak ada lagi kebocoran dari sisi kepabeanan dan cukai.
Ia juga berpesan agar para gubernur memperbaiki citra serta kinerja. Pasalnya, Purbaya melihat petinggi-petinggi pemerintah pusat tidak suka dengan kelakuan pemda selama ini dalam menggunakan anggaran.
"Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," sindir Purbaya.
Baca Juga:
Semarak HUT RI ke-80 di Jambi: Pawai Pembangunan Tampilkan Budaya dan Gotong Royong Warga
"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," tandasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut daftar gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa:
1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. Sumatera Barat
11. DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatera Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB
