WAHANANEWS.CO, Jakarta – Delapan fraksi di DPR RI secara resmi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima RUU tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Juga:
Komisi VIII DPR RI dan Parlemen UEA Jajaki Kerja Sama Perkuat Moderasi Beragama
Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama terkait pengelolaan fiskal, efektivitas belanja negara, penguatan penerimaan negara, hingga upaya memperkokoh fondasi perekonomian nasional di tengah tantangan global.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Demokrat.
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Anggota DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak cukup hanya menunjukkan besarnya anggaran yang telah direalisasikan.
Baca Juga:
Baleg DPR Serap Aspirasi di Batam, RUU Penyadapan Disiapkan Atur Kewenangan hingga Mekanisme Penyadapan
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut harus mampu membuktikan manfaat nyata dari penggunaan anggaran negara bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik.
Kendati demikian, pemerintah dinilai tetap perlu meningkatkan kualitas belanja negara agar semakin produktif, efisien, serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi terhadap kinerja pemerintah juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra.
Anggota DPR RI Yuliansyah menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Menurut Fraksi Gerindra, capaian tersebut harus diiringi dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sehingga manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai NasDem.
Anggota DPR RI Asep Wahyuwijaya menilai raihan opini WTP menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas tata kelola keuangan negara, meskipun kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian.
Di sisi lain, Fraksi PKB melalui Anggota DPR RI Indrajaya menilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen pada 2025 menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.
Namun, pemerintah tetap didorong mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur, pengembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi.
Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR RI Muhammad Hatta menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN harus menjadi instrumen evaluasi yang mampu memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif, efisien, kredibel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui Anggota DPR RI Anis Byarwati menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta memastikan APBN benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar mampu mengelola berbagai risiko fiskal sekaligus memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.
Adapun Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Anggota DPR RI Anton Sukartono Suratto mengingatkan bahwa tingginya tantangan ekonomi global mengharuskan pemerintah menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, dan memastikan setiap rupiah APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Mayoritas fraksi turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPP Tahun 2025.
Menurut mereka, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara secara transparan.
Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah, sejumlah fraksi juga menyampaikan penghargaan kepada BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan secara tepat waktu.
Namun demikian, seluruh fraksi menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tujuan akhir dalam pengelolaan APBN.
Menurut pandangan fraksi-fraksi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah fraksi juga memberikan apresiasi atas realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen sepanjang 2025 yang dinilai tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah target APBN sebesar 5,2 persen.
Karena itu, pemerintah didorong terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui transformasi ekonomi, hilirisasi industri, digitalisasi berbagai sektor, peningkatan produktivitas nasional, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam aspek fiskal, beberapa fraksi mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan APBN.
Pemerintah diminta mengelola peningkatan defisit anggaran, beban utang, maupun berbagai kewajiban kontinjensi secara hati-hati agar tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang.
Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kualitas belanja negara juga menjadi perhatian utama dalam pandangan fraksi-fraksi. Pemerintah diminta mengarahkan anggaran pada program-program yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi belanja harus terus ditingkatkan, sementara program yang dinilai kurang memberikan nilai tambah perlu dievaluasi secara berkala.
Fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya pemenuhan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.
Di samping itu, pemerintah diminta memperkuat belanja pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persoalan stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi turut menjadi perhatian DPR.
Pemerintah didorong memperkuat produksi pangan dalam negeri, memodernisasi sistem logistik, mempercepat digitalisasi sektor pertanian, serta meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam konteks pembangunan daerah, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Di luar aspek fiskal, sejumlah fraksi juga meminta pemerintah memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBN, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, delapan fraksi di DPR RI menilai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar laporan administratif mengenai realisasi anggaran negara.
RUU tersebut juga dipandang sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang telah disampaikan, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
