WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan bahwa Satgas Pemberitaan Pemilu telah menerima 19 aduan terkait Pilkada 2024.
"Dari total pengaduan tersebut, wilayah dengan jumlah kasus tertinggi berasal dari Jawa Timur, Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Ninik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Baca Juga:
Antara MASDUKI dan DUMISAKE
Ninik menjelaskan bahwa 10 dari 19 aduan tersebut telah diselesaikan oleh Dewan Pers melalui mekanisme penyelesaian berupa surat resmi, risalah pertemuan, serta Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).
Sementara itu, satu kasus lainnya sedang dalam penugasan ahli pers, dan tujuh kasus masih dalam proses penanganan oleh Dewan Pers.
Namun, ia tidak memberikan penjelasan mengenai status satu kasus yang tersisa.
Baca Juga:
PWI Somasi Ketua Dewan Pers
Salah satu aduan yang diterima adalah terkait klarifikasi status media di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum terdaftar di Dewan Pers.
"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang sudah tidak mengatur kewajiban pendaftaran perusahaan pers, tetapi kami tetap melakukan pendataan. Ini berbeda dengan era Orde Baru yang mewajibkan setiap perusahaan pers untuk mendaftar. Sekarang, pendataan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan," jelas Ninik.
Ia juga menyoroti aduan mengenai wartawan yang terlibat sebagai anggota tim kampanye salah satu pasangan calon di Jawa Timur.
"Kasus seperti ini merupakan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3. Kami memutuskan bahwa wartawan yang terlibat harus mengundurkan diri dari profesinya selama masa Pilkada berlangsung," tegasnya.
Lebih lanjut, Ninik mengungkapkan adanya laporan terkait pemberitaan yang tidak berbasis pada informasi yang kredibel, akurat, dan berimbang, seperti kasus yang terjadi di Maluku Utara.
Selain itu, ada pula pengaduan mengenai media yang menayangkan potongan video tanpa verifikasi yang mengindikasikan kampanye hitam di Jakarta.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
