WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran merespons serius potensi darurat sampah di Kota Bandung akibat pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti.
MARTABAT menilai langkah Pemerintah Kota Bandung yang mendorong peningkatan pengolahan sampah melalui teknologi refuse derived fuel (RDF), biodigester, dan insinerator perlu ditempatkan sebagai jalan transisi strategis, bukan solusi instan yang setengah hati.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Danau Toba Berkelanjutan
Menurut organisasi ini, krisis sampah harus dijawab dengan keberanian reformasi tata kelola, konsistensi kebijakan, serta keterlibatan aktif masyarakat dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa lonjakan target RDF hingga 200 ton per hari merupakan langkah progresif, namun harus diiringi kesiapan teknologi dan manajemen yang matang.
“RDF, biodigester, dan insinerator itu bukan tujuan akhir. Ini adalah jembatan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan berkeadilan lingkungan,” kata Tohom, Senin (5/1/2026).
Baca Juga:
InJourney Airports Permak Bandara Soekarno-Hatta, MARTABAT Prabowo–Gibran Sebut Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Kota Global Buat Semua Kalangan
Tohom menilai pengakuan Wali Kota Bandung terkait belum optimalnya teknologi RDF harus dijadikan alarm kebijakan.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada euforia angka target, tetapi fokus pada keandalan operasional, standar emisi, dan kepastian rantai pasok.
“Kalau teknologinya belum siap, jangan dipaksakan tanpa peta jalan yang jelas. Transisi itu butuh fase uji, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
