WahanaNews.co | Sejumlah pihak
mempertanyakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
yang beberapa hari lalu meluluskan perusahaan asing asal Hungaria, Roatex Ltd
Zrt, pada penetapan hasil prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Sistem Transaksi
Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis MLFF Nomor 11/PB.0301/MLFF/2020, atau lebih
dikenal dengan istilah ETC (Electronic
Toll Collection).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum
Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), Tohom, dalam keterangan tertulisnya,
Selasa (20/10/2020), mengatakan, seharusnya pemerintah mengutamakan perusahaan
dalam negeri untuk lulus dalam pelelangan tersebut.
Baca Juga:
Tol Pulogebang-Kelapa Gading Diresmikan, DPRD: Masih Banyak Lahan Warga yang Belum Dibayarkan
"Banyak perusahaan dalam
negeri yang mumpuni. Kenapa harus ada perusahaan asing yang diluluskan?" katanya.
Menurut Tohom, Kementerian PUPR idealnya membuat kebijakan yang ekstra hati-hati, terutama yang berkaitan dengan perusahaan pelaksana
proyek tersebut. Pertimbangan kemanfaatan yang lebih luas dan signifikan harus
dijadikan pertimbangan yang paling utama, termasuk dalam hal ini tentang penyerapan tenaga
kerja dalam negeri.
"Jangan hanya karena pertimbangan penawaran terendah dari sebuah
perusahaan asing, pemerintah akhirnya mengabaikan aspek lainnya yang jauh lebih
penting. Apalagi, perusahaan asing tersebut belum teruji kemampuannya, alias belum tersertifikasi di negara mana pun," kata Tohom.
Baca Juga:
Hari Ini Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp722 Ribu
Pada pengumuman Penetapan Hasil Prakualifikasi Pelelangan
Pengusahaan Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis MLFF Nomor:
11/PB.0301/MLFF/2020,
sebuah perusahaan asal Hungaria, Roatex
Ltd Zrt, menjadi salah satu yang diluluskan.
"Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa Perusahaan ini diluluskan? Apakah hanya karena
alasan Hungaria sebagai pemrakarsa program ini? Sementara, menurut data yang didapatkan, Roatex Ltd Zrt belum teruji dan atau belum punya
karya nyata terkait pelaksanaan program ini. Sementara di sisi lain, perusahaan
dalam negeri nyata-nyata sudah terbukti dan sudah kita nikmati hasilnya selama
berpuluh-puluh tahun,
tepatnya sejak ada tol
di Indonesia,"
lanjut Tohom.
Diketahui, pada
31 Oktober 2019, Kementerian PUPR telah
menunjuk Roatex Ltd Zrt sebagai pemrakarsa Proyek ETC. Roatex menawarkan
teknologi Global
Navigation Satellite System atau GNSS. Teknologi ini membuat alat pembaca tidak
perlu ada di setiap tempat,
karena memakai satelit.
Ini berbeda dengan Radio Frequency Identification atau
RFID. GNSS memakai alat yang dipasang di dalam mobil. Ketika kendaraan berada
di Gardu Jalan Tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit. Penggunaan
teknologi seperti ini banyak diterapkan di negara Eropa Timur.
Ada pun nilai proyek yang sudah ditenderkan ini adalah Rp 2,923
triliun untuk trase sepanjang 1.713 kilometer. Pemenang Tender Proyek ETC ini,
rencananya,
akan diumumkan pada 5 Januari 2021.
Ada empat perusahaan peserta tender yang lulus pra-kualifikasi, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui PT
Jasamarga Tollroad Operator (JMTO), lalu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) - PT
Citra Persada Infrastruktur - PT Delameta Bilano - SkyToll
a.s. (Slovakia),
kemudian konsorsium PT Nusantara Telematics System - PJSC
Mostotrest (Rusia) - Service Telematics LLC (Rusia) - Soft
Telematics LLC (Rusia), dan Roatex Ltd Zrt asal Hungaria.
Menurut Tohom, proses aanwijzing
dan pemasukan dokumen dilakukan pada pertengahan November 2020. Aanwijzing merupakan pemberian
penjelasan, atau salah satu tahap dalam sebuah tender menyangkut penjelasan
mengenai pasal-pasal dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar
tender, rencana anggaran biaya (RAB), dan term of reference
(TOR).
Hal lain yang dipersoalkan
sekaligus dipertanyakan Tohom,
adalah terkait mekanisme KPBU yang diberikan secara mendadak kepada Roatex Hungaria oleh Kementerian PUPR, karena tidak menggunakan tatacara sesuai Perpres
KPBU, yang seharusnya melibatkan Bappenas untuk
persetujuanright to match(hak
inisiataor). [qnt]
