WahanaNews.co | Kemenlu balas sindiran dari perwakilan Republik Vanuatu dengan mempertanyakan sikap Vanuatu yang bungkam saat pembantaian terhadap guru dan Tenaga Kesehatan (Nakes) oleh KKB Papua.
Diketahui, Republik Vanuatu kembali mengusik Indonesia soal masalah pelanggaran HAM Papua di Sidang Umum PBB.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitry. Jawaban ini merupakan tanggapan atas pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang meminta Komisaris HAM PBB datang mengecek kondisi di Papua Barat.
Sindy Nur Fitry mengatakan bahwa Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain. Padahal, menurutnya, tudingan Vanuatu itu tidak berdasar.
"Saya terkejut bahwa Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia," kata Sindy dalam Sidang Umum PBB, seperti dilihat dari Channel YouTube Kemenlu, Minggu (26/9/2021).
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Sindy mengatakan Vanuatu hanya berpura-pura peduli pada isu-isu HAM. Namun, Vanuatu justru menutup mata atas tindakan teror kelompok kriminal bersenjata.
"Vanuatu berupaya mengesankan diri, seolah-olah negara ini 'peduli' terhadap isu-isu HAM. Pada kenyataannya, HAM versi mereka diputarbalikkan. Dan sama sekali abai terhadap tindak teror keji serta tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKB)," kata Sindy.
"Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum," sambungnya.
Sindy juga mempertanyakan mengapa Vanuatu diam ketika guru dibantai oleh KKB. "Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam?" katanya.
Dia meminta agar masalah Papua dilihat secara utuh. Semata-mata agar tak tersesat.
"Seluruh warga negara kami diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonomi. Bukalah mata Anda, dan lihat gambar utuhnya, lihatlah semuanya, atau Anda akan tersesat," jelasnya.
Vanuatu Menyindir Indonesia
Sebelumnya, dalam forum yang sama, Vanuatu kembali mengusik Indonesia. Vanuatu menuding ada pelanggaran HAM di wilayah Papua Barat.
"Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia," kata Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur dalam pidatonya.
Dia juga meminta Indonesia mengizinkan PBB mengunjungi Papua. Hal ini agar PBB bisa menilai keadaan HAM di Papua.
"Forum Pasifik dan Pemimpin ACP di antara para pemimpin lainnya telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan untuk memberikan penilaian independen tentang situasi hak asasi manusia," ujarnya.
Untuk diketahui, bukan pertama kali ini saja Vanuatu mengusik Indonesia di Sidang Umum PBB. Dalam sidang-sidang PBB tahun sebelumnya, Vanuatu terus mengungkit soal masalah HAM di Papua. [rin]
