WahanaNews.co | Wakil Ketua DPD, Sultan B Najamudin merespons munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan sejumlah elite partai politik.
Menurutnya, DPD belum memutuskan apa pun terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga:
KPU Kaji Anggaran Prokes pada Pemilu 2024 Usai Pencabutan Status Pandemi
“Hari ini kita secara kelembagaan belum memutuskan apa pun terkait wacana tersebut,” ujar Sultan, Minggu (27/2/2022).
Meski demikian, Sultan menyampaikan apa pun keputusan DPD nantinya terkait wacana penundaan Pemilu 2024 akan berdasarkan pada suara dan kepentingan daerah.
Dia menegaskan, kepentingan dan kemajuan daerah selalu menjadi acuan paling mendasar bagi DPD untuk memutuskan kebijakan apa pun.
Baca Juga:
Sri Mulyani: Anggaran Rp 19,5 T Disiapkan untuk Tahapan Pemilu Tahun 2023
Sultan juga mengingatkan kepada pengambil keputusan untuk menyikapi persoalan tersebut secara jernih dan bebas dari konflik kepentingan. Dia menekankan, negara tidak boleh melakukan tindakan yang inkonstitusional.
“Mulai saat ini kita akan mendengar seluruh masukan sekaligus mengkaji wacana ini secara formal kelembagaan DPD RI tentu dengan semangat tetap bersama seluruh kepentingan rakyat Indonesia,” tutur Sultan.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menambahkan, jika kemudian setelah melalui kajian mendalam ditemukan fakta-fakta dan alasan logis mengenai penundaan pemilu, yang perlu dipikirkan berikutnya adalah kajian yuridis dari pakar atau tokoh yang berkompeten. Hal itu bertujuan supaya usulan tersebut dapat diformalkan secara konstitusional.
Diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun untuk memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
“Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi.Ya setahun lah maksimal dua tahun,” ujar Cak Imin.
Selain itu, usulan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Dalam keterangan yang diterima Jumat (25/2/2022), Zulkifli Hasan menjelaskan usulan itu didasari oleh masalah pandemi wabah Covid-19; kondisi perekonomian yang belum stabil; dan situasi konflik global yang tengah terjadi, di antaranya perang antara Rusia dengan Ukraina.
Selain itu, Zulhas, sapaan akrabnya, juga menyoroti anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi. Dia memandang anggaran itu lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Terakhir, dia juga menekankan keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi Covid-19. [rin]
