WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak bersikap reaktif atau “gagap” dalam menghadapi potensi bencana kemarau panjang yang diprediksi akan terjadi akibat fenomena yang disebut sebagai “El Nino Godzilla”.
Peringatan tersebut disampaikan dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (23/4/2026).
Baca Juga:
Fenomena Ekstrem Mengintai, BRIN Sebut Godzilla El Nino Picu Krisis Air
Menurut Azis, kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana benar-benar terjadi.
Ia menilai langkah mitigasi yang matang akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah dampak bencana meluas.
Pengalaman banjir yang terjadi secara berulang di Sumatera Utara menjadi contoh nyata, di mana kerugian yang ditimbulkan kerap mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Baca Juga:
Marwan Dasopang Reses di Desa Silenjeng Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Palas
"Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Ketika BMKG sudah memberikan imbauan mengenai curah hujan tinggi maupun ancaman 'El Nino Godzilla', kita harus siap. Mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati atau menangani dampak yang sudah terjadi," tegas Azis.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menyoroti tingginya angka kejadian bencana di Indonesia yang hampir menyentuh 4.000 peristiwa setiap tahun.
Ia menilai kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan pendekatan dalam manajemen kebencanaan nasional.
Azis menekankan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak boleh hanya berfokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga harus memperkuat aspek pencegahan, edukasi, serta mitigasi risiko berbasis data dan pemetaan wilayah rawan.
"Kapasitas BNPB saat ini lebih banyak tersedot untuk penanganan. Kita perlu mendorong kebijakan nasional yang mampu memetakan daerah rawan bencana secara presisi sejak dini. Selain itu, pengawasan terhadap izin-izin lahan dan hutan harus diperketat untuk mencegah longsor dan banjir bandang yang berdampak sistemik pada pembangunan nasional," imbuhnya.
Selain persoalan kebijakan dan mitigasi struktural, Azis juga menaruh perhatian serius pada kelompok rentan, khususnya anak-anak.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai data, anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban jiwa dalam peristiwa bencana, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri.
"Secara fisik, daya tahan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Mereka seringkali tidak tahu harus lari ke mana saat terjadi tsunami atau gempa. Karena itu, saya pribadi mendorong pemerintah untuk serius memasukkan kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah, seperti yang diterapkan di Jepang," ujar Azis.
Ia menambahkan, penerapan kurikulum kebencanaan di lingkungan pendidikan akan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya sadar bencana.
Hal ini dinilai sangat relevan mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
Dengan pembekalan sejak dini, anak-anak diharapkan memiliki naluri bertahan hidup yang lebih kuat serta memahami prosedur evakuasi yang tepat sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggalnya, baik di wilayah pesisir, dataran rendah, maupun kawasan pegunungan.
"Menanamkan budaya sadar bencana sejak dini tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka hari ini, tetapi juga membentuk generasi masa depan yang lebih bijak dalam memilih tempat tinggal yang layak dan aman di masa depan," pungkas Azis.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
