Menurutnya, persoalan akomodasi menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Timwas ingin memastikan hotel yang ditempati jemaah memiliki kondisi yang layak, nyaman, serta akses yang memudahkan aktivitas ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus.
Selain itu, transportasi juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Baca Juga:
Dugaan Aliran Dana Kuota Haji ke Ketua Bidang PBNU Ditelisik KPK
DPR menilai kesiapan armada bus dan sistem pengaturan perjalanan harus berjalan baik agar tidak terjadi keterlambatan maupun penumpukan jemaah di titik-titik tertentu.
Sektor katering pun tak luput dari pengawasan. Timwas meminta kualitas makanan yang diberikan kepada jemaah tetap terjaga, baik dari sisi kebersihan, kandungan gizi, maupun ketepatan waktu distribusi makanan kepada para jemaah.
Di bidang kesehatan, Timwas DPR akan memantau kesiapan tenaga medis serta fasilitas layanan kesehatan di sejumlah titik krusial pelaksanaan haji.
Baca Juga:
Legislator Kalteng Minta Kenaikan Perjalanan Haji Dijelaskan Sampai ke Pelosok
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kesehatan, terutama bagi jemaah yang mengalami kelelahan atau sakit selama menjalani rangkaian ibadah yang cukup padat.
Politisi Fraksi PKB tersebut berharap pengawasan yang dilakukan DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia pada tahun-tahun mendatang.
“Kita ingin jemaah bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.
