WAHANANEWS.CO, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 agar seluruh layanan yang diterima jemaah sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan.
Pengawasan tersebut akan dilakukan secara langsung di Arab Saudi selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
Baca Juga:
Dugaan Aliran Dana Kuota Haji ke Ketua Bidang PBNU Ditelisik KPK
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPR RI dalam memastikan kualitas pelayanan haji Indonesia berjalan optimal, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan bagi jemaah di Tanah Suci.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan pihaknya ingin memastikan tidak ada perbedaan antara pelayanan yang dijanjikan kepada jemaah dengan kondisi yang diterima di lapangan.
“Hari ini kami dari Tim Pengawas Haji DPR RI akan berangkat menuju Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Neng Eem kepada Parlementaria di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Baca Juga:
Legislator Kalteng Minta Kenaikan Perjalanan Haji Dijelaskan Sampai ke Pelosok
Ia menjelaskan, pengawasan menjadi hal penting karena para jemaah telah membayar biaya perjalanan haji dengan harapan memperoleh pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Oleh sebab itu, DPR ingin memastikan seluruh fasilitas yang diberikan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah dan penyelenggara haji.
Dalam pengawasan tersebut, Timwas DPR akan memeriksa langsung berbagai aspek pelayanan, mulai dari kualitas hotel tempat menginap jemaah, kesiapan transportasi, layanan katering, hingga fasilitas kesehatan yang tersedia bagi jemaah Indonesia.
Menurutnya, persoalan akomodasi menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Timwas ingin memastikan hotel yang ditempati jemaah memiliki kondisi yang layak, nyaman, serta akses yang memudahkan aktivitas ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus.
Selain itu, transportasi juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
DPR menilai kesiapan armada bus dan sistem pengaturan perjalanan harus berjalan baik agar tidak terjadi keterlambatan maupun penumpukan jemaah di titik-titik tertentu.
Sektor katering pun tak luput dari pengawasan. Timwas meminta kualitas makanan yang diberikan kepada jemaah tetap terjaga, baik dari sisi kebersihan, kandungan gizi, maupun ketepatan waktu distribusi makanan kepada para jemaah.
Di bidang kesehatan, Timwas DPR akan memantau kesiapan tenaga medis serta fasilitas layanan kesehatan di sejumlah titik krusial pelaksanaan haji.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kesehatan, terutama bagi jemaah yang mengalami kelelahan atau sakit selama menjalani rangkaian ibadah yang cukup padat.
Politisi Fraksi PKB tersebut berharap pengawasan yang dilakukan DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia pada tahun-tahun mendatang.
“Kita ingin jemaah bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
