WahanaNews.co | Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas memastikan kembali, adanya informasi yang menyebutkan dana perjalanan ibadah haji digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah tidak benar.
Menag Yaqut dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Mei 2022 mengatakan, justru pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mensubsidi jamaah haji agar biaya haji yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan.
Baca Juga:
Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Ketiga
“Tidak benar, hoaks kalau ada yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu, termasuk keperluan untuk membangun IKN. Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Ia memastikan biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jamaah tidak akan lebih besar daripada biaya yang diperlukan sesungguhnya.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu merinci total biaya haji yang dibutuhkan adalah Rp 81,7 juta per jamaah. Namun jamaah haji Indonesia cukup membayar Rp 39,9 juta seperti kebijakan pemerintah yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga:
Kanwil Kemenag Kaltara Alokasikan 221.000 Jatah Haji untuk Tahun 2025
“Jadi biaya haji yang dibutuhkan itu Rp 81,7 juta per jamaah atau (total) Rp 7,5 triliun sudah kami persiapkan. Jamaah haji membayar sekitar Rp 39,9 juta per jamaah jadi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Seluruh pembiayaan haji, ujar Anggito, sudah tersedia dalam bentuk riyal Arab Saudi, maupun rupiah Indonesia. Pemerintah juga sudah siap mentransfer dana haji kepada Arab Saudi untuk pelayanan hotel, katering, transportasi dan lainnya.
"Seluruh pembiayaan sudah siap dalam bentuk Saudi riyal, dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk living cost, dalam bentuk bank notes. Jumlah yang kami sediakan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR," kata Anggito. [rsy]
