WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menegaskan pentingnya peran strategis PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional, khususnya menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Raya Iduladha 2026.
Menurutnya, kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi faktor penting untuk memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.
Baca Juga:
QRIS Semakin Mendunia, DPR Sebut Bukti Sistem Pembayaran Indonesia Kompetitif
Hal tersebut disampaikan Hanif saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke wilayah Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI meninjau kesiapan operasional serta kapasitas stok BBM di Fuel Terminal Boyolali yang menjadi salah satu pusat distribusi energi penting di Jawa Tengah.
Hanif menjelaskan, PT Pertamina Patra Niaga memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), terutama dalam memastikan distribusi energi nasional tetap lancar di tengah lonjakan kebutuhan masyarakat pada masa hari besar keagamaan.
Baca Juga:
Harris Turino: Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Struktural Ekonomi Nasional
"PT Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, terutama pada periode meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan,” ujar Hanif saat menyampaikan sambutannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Ia menilai keberadaan Fuel Terminal Boyolali memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu simpul utama distribusi energi di wilayah Jawa Tengah.
Fasilitas tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan BBM sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
“Oleh karena itu, keberadaan Fuel Terminal Boyolali sebagai salah satu simpul distribusi energi strategis di wilayah Jawa Tengah menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga menegaskan bahwa kunjungan lapangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan kebijakan subsidi energi dan pelaksanaan penugasan pelayanan publik oleh badan usaha milik negara (BUMN).
“Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait kebijakan subsidi energi dan pelaksanaan penugasan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) oleh Badan Usaha Milik Negara,” katanya.
Selain itu, Hanif menjelaskan bahwa Komisi XI DPR RI juga memiliki tanggung jawab pengawasan sebagai mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan perusahaan-perusahaan BUMN strategis tetap menjalankan mandat negara secara transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Komisi XI DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), terutama dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN strategis yang memperoleh mandat negara tetap menjalankan tugasnya secara akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelas Politisi Fraksi PKB itu.
Hanif berharap kunjungan kerja tersebut tidak hanya menjadi agenda peninjauan kesiapan distribusi energi semata, tetapi juga menjadi ruang dialog konstruktif antara DPR RI, pemerintah, dan BUMN untuk memperkuat tata kelola subsidi energi nasional.
Menurutnya, pengelolaan subsidi harus terus diarahkan agar semakin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat.
"Kami berharap hasil dari kunjungan lapangan ini dapat menjadi bahan masukan yang penting dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan di sektor energi dan keuangan negara, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
