WAHANANEWS.CO, Jakarta - Usulan mengejutkan datang dari DPR yang mendorong kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan digeser ke tengah minggu demi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Khozin meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH pada hari Rabu agar tujuan efisiensi energi benar-benar tercapai.
Baca Juga:
Harga Minyak Dunia Naik Tajam, Pemerintah Ambil Langkah Tak Biasa: WFH Nasional
“Agar maksud dan tujuan WFH ini tercapai, sebaiknya pemerintah secara cermat dalam menentukan hari WFH,” ujar Khozin, Jumat (27/3/2026).
Ia menilai penempatan WFH di tengah pekan akan lebih efektif karena tidak memicu mobilitas tambahan seperti halnya di akhir pekan.
“Usulan WFH di tengah pekan pada hari Rabu patut dipertimbangkan agar target dan tujuan WFH tercapai yakni penurunan konsumsi BBM,” lanjutnya.
Baca Juga:
PAN Dukung Prabowo, Setuju Gaji Menteri Dipotong dan WFH Diterapkan
Khozin menjelaskan bahwa jika kebijakan WFH diterapkan pada hari Jumat, justru berpotensi meningkatkan pergerakan masyarakat karena berdekatan dengan libur akhir pekan.
Menurutnya, pola tersebut dapat memicu fenomena long weekend yang membuat masyarakat tetap bepergian dalam jumlah tinggi.
“Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan WFH seharusnya tidak hanya berorientasi pada fleksibilitas kerja, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian polusi udara dan pembenahan sistem transportasi publik.
Khozin juga mengingatkan bahwa perencanaan kebijakan harus dilakukan secara matang agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikalkulasi secara presisi untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM dengan tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kajian terkait kebijakan WFH dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Pendekatan tersebut mencakup dampak terhadap produktivitas kerja hingga penerimaan negara secara keseluruhan.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas,” kata Purbaya, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai bahwa hari Jumat menjadi salah satu opsi karena memiliki durasi jam kerja yang relatif lebih pendek dibandingkan hari lainnya.
“Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah belum memastikan apakah kebijakan WFH nantinya akan bersifat wajib bagi sektor swasta atau hanya berupa imbauan.
Purbaya menegaskan bahwa sektor industri tertentu kemungkinan tidak akan terdampak kebijakan ini.
“Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa kemungkinan besar kebijakan tersebut hanya akan diberlakukan secara wajib di lingkungan pemerintahan.
“Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan, saya enggak tahu, pemerintahan wajib,” tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
