WahanaNews.co | Ucapan
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman 'bubarkan FPI', memicu reaksi Anggota
Komisi I DPR RI Fadli Zon. Fadli menganggap Pangdam sudah melanggar tujuan
pokok fungsi (tupoksi) TNI. Namun, protes Fadli pun menuai kritik.
Baca Juga:
Kemenbud Dorong Anak Muda Terlibat dalam Ekosistem Sastra Lewat Program LAPS
"Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak pada rakyat,
apapun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran Covid-19 harus
dicegah, bukan malah membela pejabat pelanggar Protokol Covid dan menyalahkan
TNI! Mikir nggak sih menteri pertahanannya siapa," kata Politisi NasDem
nonaktif, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu
(21/11/2020).
Irma mengatakan sebaiknya Fadli Zon mengkritisi Pemda DKI
yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Dia pun menilai Fadli tidak
cermat dalam mengeluarkan statement.
"Harusnya Fadli mengkritisi pemda DKI yang melakukan
pembiaran pelanggaran protokol Covid berjemaah dan meminta pertanggungjawaban
moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan malah membela nggak karuan
dengan menyebut UU yang salah terkait posisi Gubernur yang dia sebut membawahi
Kapolda dan Pangdam," ujarnya.
Baca Juga:
Penulisan Ulang Sejarah RI, Dua Kasus Pelanggaran HAM Berat Masuk
"Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat
statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-undang Pemerintahan Daerah
yang berlaku saat ini bukanlah UU No. 32 tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh
Fadli Zon, melainkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
bukanlah PP No. 19/2010, melainkan PP No. 33/2018," lanjutnya.
Irma menyatakan NasDem mendukung penuh apa yang dilakukan
aparat negara. Menurutnya, sudah waktunya aparat bersikap tegas bagi siapapun
yang melanggar dan merusak persatuan.
"Terkait penurunan baliho-baliho FPI yang dilakukan
aparat negara, sebagai politisi Nasdem nonaktif dan sebagai rakyat saya dan
saya pastikan Partai Nasdem mendukung penuh langkah TNI dan Polri, sudah
waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh
FPI," katanya.
Dia juga menyinggung Reuni 212 yang tak perlu digelar.
Terlebih menurutnya agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi
dari ormas.
"Demikian pula dengan reuni 212, saya kira sudah tidak
perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis, 212 bukan ormas,
mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan
agama dan umat untuk kepentingan politik. Pelaksanaan acara hari besar
keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah
keimanan, bukan mengumbar angkara murka pada pemerintah dan merusak persatuan
dan kesatuan bangsa," ujarnya.
"Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai
partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain-main dengan politik
identitas untuk kepentingan 2024, jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat
berkuasa," lanjut Irma.
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, menilai pernyataan
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal 'bubarkan
FPI', sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) TNI. Fadli menyarankan agar
Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.
"Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar
tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja," kata Fadli
kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).
Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik
sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus
pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua.
"Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan
pendekatan kekuasaan," kata Fadli.
"TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi
teritorial seperti di Papua yang kini makin menguat," imbuhnya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai
kendaraan taktis (rantis) militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai
kejadian yang janggal dan aneh. Fadli Zon mempertanyakan dan meminta agar
kejadian tersebut diusut.
"Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan
aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI. Apakah
mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan
tupoksinya," ucapnya. [dhn]
