WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam mengelola serta mengoordinasikan berbagai program kepemudaan di Indonesia.
Menurutnya, di tengah tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan langkah konkret untuk memastikan generasi muda memiliki arah pengembangan yang jelas dan terintegrasi.
Baca Juga:
128 Atlet Dunia Ramaikan Predator-PBC Indonesia International Open 2026 di Jakarta
Fikri menilai Kemenpora perlu tampil sebagai orkestrator utama dalam merumuskan kebijakan sekaligus menyinergikan berbagai program yang menyasar kalangan muda.
Langkah tersebut dinilai penting guna mengatasi kebuntuan dalam skema pembangunan kepemudaan yang selama ini masih berjalan secara terpisah di berbagai sektor.
Menurutnya, sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pemuda selalu menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai momentum penting nasional.
Baca Juga:
Abdul Fikri Faqih: Sensus Ekonomi 2026 Harus Ungkap Kondisi UMKM Secara Nyata
Peran generasi muda terbukti menjadi penggerak perubahan dalam berbagai fase perjalanan bangsa, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi.
"Kita mesti ingat tahun 1945 kemerdekaan, kemudian juga 1998 reformasi dan sebagainya, semua itu andalannya adalah pemuda. Sementara skema pemuda itu, di Kemenpora saya cek daei 1.115 pegawai, itu rata-rata usianya 40 tahun. Sehingga, ya saya kira tidak muda lagi," kata Fikri dikutip dari situs resmi DPR RI, Sabtu (06/06/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai penguatan kebijakan kepemudaan menjadi kebutuhan mendesak.
Ia menyoroti belum adanya desain besar atau grand design yang mampu menjadi acuan nasional dalam pengembangan pemuda Indonesia.
Akibatnya, berbagai program yang ada berjalan sendiri-sendiri tanpa arah dan tujuan yang terintegrasi.
Fikri juga menyoroti adanya ketimpangan antara kebijakan yang mengatur isu kepemudaan dengan kebijakan pengarusutamaan gender.
Menurutnya, kebijakan terkait perempuan telah memiliki landasan hukum dan implementasi yang lebih jelas dalam berbagai proses pembangunan nasional.
Ia mencontohkan keberadaan Instruksi Presiden serta ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun dalam kontestasi pemilihan umum.
Sementara itu, posisi pemuda dalam kerangka kebijakan nasional dinilai belum memiliki pijakan yang tegas.
"Pemuda itu enggak jelas, jadi disebutnya termasuk komponen khusus gitu. Itu tidak bisa diterjemahkan sebagai pemuda. Saya kira event seperti Musrenbang, atau pemilu, Pemilu itu kaum perempuan bisa menuntut pemilu 30% harus perempuan," kritik Fikri.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes tersebut meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk tidak menunggu terlalu lama proses revisi undang-undang yang memerlukan waktu panjang.
Menurutnya, Kemenpora dapat segera mengambil langkah strategis melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Fikri menegaskan bahwa saat ini hampir seluruh kementerian memiliki program yang menyasar kelompok usia muda, mulai dari program magang, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, hingga kegiatan youth camp.
Namun, program-program tersebut masih berjalan secara sektoral dan belum terhubung dalam satu kerangka pembangunan pemuda yang terpadu.
Karena itu, ia mendorong Kemenpora untuk mengambil peran kepemimpinan dalam membangun kolaborasi antarkementerian agar seluruh program kepemudaan dapat saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kualitas generasi muda Indonesia.
"Semua kementerian itu punya program yang menyasar ke pemuda. Nah, itu kita bagian orkestrasi atau model kolaborasi skema seperti apa, tentunya Kementerian Pemuda dan Olahraga," pungkas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
