WahanaNews.co | Menteri Perdagangan (Mendag),
Muhammad Lutfi, kembali buka suara mengenai polemik impor beras yang
rencananya dibuka tahun 2021 ini.
Ia
pasang badan jika ada yang harus disalahkan atas kegaduhan yang terjadi akibat
kebijakan impor beras. Terutama terkait adanya perbedaan pendapat di antara
jajaran pejabat kementerian/lembaga yang ditangkap publik selama ini.
Baca Juga:
Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras
Ia tak
ingin ada pihak-pihak yang menyalahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, atau pun Direktur Utama Bulog Budi
Waseso (Buwas).
"Saya
minta tolong kalau ada perbedaan tanya saya. Saya akan berusaha adil dan fair.
Jadi jangan salahkan Pak Menko, Pak Mentan, jangan salahkan Dirut bulog.
Salahkan saya," kata Muhammad Lutfi, dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).
Dia
menjelaskan, masing-masing kementerian/lembaga memang punya tupoksi yang
berbeda.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024
Ia
menegaskan, kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah berhasil dalam
hal menyiapkan panen di dalam negeri.
"Itu
adalah mekanisme pemerintah. Saya harus sebagai tugasnya, Pak Mentan berhasil
menurut ramalan BPS, panen akan baik, Bulog sudah melaksanakan tugasnya
pengadaan dari petani, juga dengan baik," tandasnya.
Hanya
saja, ia mengakui, ada kendala terkait kualitas hasil panen petani dalam
negeri.
Dia
menyatakan, gabah petani dalam negeri banyak yang tak bisa dibeli Bulog, karena
kadar airnya terlalu tinggi.
"Karena
gabahnya basah tidak bisa dibeli oleh Perum Bulog, karena ada ketentuannya,"
tandasnya.
Ia juga
menegaskan, harga gabah yang dibeli Bulog dari petani selama ini masih relatif
stabil, yakni Rp 4.200 per kg untuk gabah kering panen (GKP).
Ini
sekaligus menjawab keresahan terkait anjloknya harga gabah di tengah kegaduhan
rencana impor beras.
"Saya
jamin, tidak ada niatan pemerintah hancurkan harga petani. Yang ada
sekarang gabah basah, gabah nggak bisa dibeli Bulog, petani berhadapan dengan
pedagang, itu yang terjadi," sambungnya.
Di sisi
lain, ia juga melihat perlunya menjaga stok beras yang ada saat ini.
Perkara
stok beras inilah yang selama ini menjadi ramai karena adanya sudut pandang
berbeda dari masing-masing kementerian/lembaga.
"Pada
hari ini, saat mau panen, tentunya kita mau lihat apakah panennya benar atau
tidak, sesuai ramalan BPS. Nah kita lihat di panen tersebut. Kalau memang baik,
tentu Bulog akan mengisi stoknya dari pengadaan dalam negeri. Tetapi angkanya
jelas, Bulog harus mempunyai 1 - 1,5 juta ton," tuturnya.
"Jadi
kita mau pisahin, saya nggak melihat bahwa Bulog, apalagi Mentan dengan statement-nya itu ada yang beda dengan
Kemendag. Saya tidak lihat ada perbedaan. Yang ada sekarang itu bahwa keputusan
mempunyai iron stock sudah jadi pakem tahun ke tahun," sambungnya.
Sejalan
dengan itu, menurutnya, kebutuhan terhadap impor merupakan hal yang dinamis. Ia pun
mengakui usulan impor beras datang dari dirinya.
"Pada
saat yang sama, saya sebagai Mendag yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya
bilang, saya yang bertanggung jawab. Kalau mau menyalah-nyalahkan siapa yang
tanggung jawab, yang tanggung jawab adalah Mendag, saya yang minta Rakor ke
Menko untuk dibicarakan soal stok Bulog ini," tegasnya. [dhn]
