WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengharapkan agar pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembentukan Badan Sawit Nasional.
Eddy menyampaikan hal ini terkait dengan skema kabinet yang gemuk dalam pemerintahan baru, yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri.
Baca Juga:
Optimalkan BPDPKS, Petani Kelapa Sawit Raih Keuntungan dari Harga TBS
"Kami berharap ada tambahan satu badan lagi, yaitu Badan Sawit Nasional," ujar Eddy di kantor GAPKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).
Eddy menjelaskan bahwa usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah diajukan jauh sebelum pemilihan presiden Februari lalu.
Saat ini, kajian yang rampung pada 18 Oktober 2024 sudah berada di tangan pemerintah dan diharapkan dapat segera diimplementasikan.
Baca Juga:
Peran Strategis BPDPKS: Pendorong Harga TBS dengan Program Berkelanjutan
"Struktur badan ini bisa berupa lembaga baru atau peningkatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," ungkapnya.
Menurut Eddy, lembaga ini nantinya harus langsung berada di bawah presiden, tanpa campur tangan kementerian, untuk mencegah tumpang tindih kebijakan yang dapat memperlambat pencapaian target nasional di sektor sawit.
"Kami ingin ada satu badan khusus yang fokus menangani masalah sawit agar kebijakannya lebih terarah," tambah Eddy.
