GSP dan UU Ciptaker, Kado Manis buat Pencari Kerja

Opini - Nasional

Selasa, 03 November 2020 - 10:17 WIB

Ikuti Kami di:

PRESIDEN Jokowi sudah menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020.

Produk hukum yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law Ciptaker tersebut resmi beroperasi mulai bulan ini di tengah badai pandemi dan ketidakpuasan sejumlah pihak.

Baca Juga:

KSPI: Hampir 50 Ribu Orang Buruh Kena PHK di Tahun 2021

Dalam salinan yang dapat diunduh ditautan laman Setneg ini, diketahui bahwa undang-undang sapu jagat itu memuat 186 pasal yang terbagi ke dalam 15 bab. Jumlah halamannya ada 1.187.

UU Ciptaker menurut versi pemerintah adalah jawaban atas tidak kompetitifnya regulasi di Indonesia yang membuat investor enggan melirik.

Tahun lalu ketika 33 pabrik hengkang dari China imbas perang dagang dengan AS, tak ada satu pun perusahaan yang pindah ke Indonesia. Ada 23 perusahaan yang memilih Vietnam, sisanya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kabar tersebut tentu sangat menyesakkan mengingat masih cukup banyak pengangguran di Indonesia.

Baca Juga:

Tinjau Kegiatan Buruh di Banten, Kapolri Akan Perkuat Akselerasi Vaksinasi di Wilayah Aglomerasi

Akibat pandemi Corona tahun ini diperkirakan ada tambahan 3,5 juta tuna karya karena di-PHK. Jumlah tersebut berarti tidak menghitung sektor informal lain yang terkena dampak merebaknya wabah Covid-19. Penerapan protokol PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terhadap aktivitas ekonomi dan perkantoran serta sekolah memaksa jutaan pedagang kecil cuti panjang berbulan-bulan.

Data tahun 2019 yaitu sebelum pandemi, terdapat sekitar 7,05 juta pengangguran terbuka. Catatan BPS tahun sebelumnya 2018, ada sekitar 7 juta. Hal itu berarti ada peningkatan meski sedikit; sementara tahun ini kenaikannya luar biasa yang mencapai angka 50%.

Angka pengangguran tersebut sangatlah mengkhawatirkan.

Mereka yang dirumahkan atau belum mendapat pekerjaan tidak dapat selamanya menggantungkan hidup dari bantuan pemerintah yang terbatas. Selain itu tidak mudah pula mengkonversi tenaga kerja dari satu bidang ke bidang lain dengan cepat; misalnya dari karyawan pabrik menjadi petani atau peternak. Perlu waktu.

Ekonomi Diklaim Membaik

Dengan UU Cipta Kerja pemerintah berharap agar perekonomian segera pulih setelah dua kuartal berturut-turut terhempas akibat PSBB.

Pada kuartal kedua ekonomi Indonesia menurun sebesar minus 5,32%. Sedangkan pada kuartal ketiga yang secara resmi akan segera diumumkan, diperkirakan minus 3%. Walaupun ada peningkatan sedikit lebih baik, pemerintah menganggap bahwa sinyal positif itu pertanda baik bagi Indonesia.

Di Asia dan bahkan dunia, penurunan ekonomi Indonesia relatif lebih kecil. Hanya sedikit negara yang prestasi ekonominya lebih baik; Vietnam dan China yang masih mencatat GDP positif, sementara Korea Selatan catatannya yaitu minusnya tidak sampai 5%.

Sebagai pembanding GDP kuartal II untuk kawasan ASEAN menurut kontan.co.id yaitu: Malaysia (-17,1%), Filipina (-16,5%), Singapura (-13,2%), Thailand (-12,2%), dan Indonesia (-5,3%).

Melalui penyederhanaan prosedur izin investasi dan penyelenggaraan badan usaha, diharapkan akan memperbaiki iklim ekonomi yang selama ini dianggap suram. Dibandingkan dengan negara sebelah, Indonesia dinilai kurang kompetitif sebagai tempat untuk berusaha. Akhirnya ekonomi kita jalan di tempat, sementara Vietnam sebagai contoh, bisa melesat lebih cepat pertumbuhannya.

Selain mempermudah izin investasi, Omnibus Law Ciptaker juga memberi kemudahan bagi usaha kecil dalam perizinan membuat badan usaha. Lewat peraturan biaya Rp 0 alias gratis, UMKM dapat memperoleh izin usaha yang bisa digunakan untuk mendapatkan pinjaman modal atau fasilitas pembinaan.

Juga ada fasilitas sertifikasi halal untuk produk konsumsi pangan dengan biaya Rp 0 untuk UMKM tertentu yang ingin mendapat label halal untuk produknya. Hal tersebut tentu sangat melegakan bagi umat Islam yang berkepentingan dengan produk makanan halal dan produk lain seperti kosmetik dan obat-obatan.

GSP Hasil Kunjungan Mike Pompeo ke Indonesia?

Faktor lain yang membuat pemerintah optimis adalah fasilitas bebas bea masuk untuk barang ekspor ke Amerika Serikat.

USTR atauUnited States Trade Representative(USTR) secara resmi memperpanjang pemberian fasilitasGeneralized System of Preferences(GSP) kepada Indonesia. Kepastian keputusan pemerintah AS diberikan sehari setelah pertemuan Menlu Mike Pompeo dengan Presiden Jokowi 29 Oktober lalu.

Dengan GSP maka perusahaan yang berorientasi ekspor ke AS mendapat keuntungan lebih baik. Imbas yang diharapkan berikutnya yaitu dapat menarik investor lebih banyak untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Berarti, kabar baik pula bagi pencari kerja.

Soal GSP ini Jokowi mengklaim bahwa fasilitas tersebut adalah satu-satunya untuk negara-negara di Asia. Jokowi optimis dengan kemudahan GSP daya saing Indonesia lebih baik lagi di tahun mendatang.

Presiden Jokowi:

"Ini menjadi kesempatan karena kita adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini dan kita harapkan ekspor kita akan bisa naik, melompat karena fasilitas GSP diberikan kepada kita."

Prestasi di bidang hubungan ekonomi luar negeri itu punya makna politik juga bagi pemerintah Jokowi. Kepercayaan AS kepada Indonesia membuktikan bahwa tudingan oposisi terhadap pemerintah yang terlalu pro China terbantahkan. Atau, berarti pula Indonesia dapat mengelola hubungan baik di antara dua kekuatan adidaya ekonomi dunia yang sedang berselisih.

Aksi Buruh Memanas Akibat UMP

Dari pihak yang menentang Omnibus Law Ciptaker penandatanganan UU tersebut masih disikapi negatif. Selain tuntutan untuk menolak produk hukum tersebut, soal keputusan UMP pemerintah juga memicu tambahan ketidakpuasan.

Sejumlah provinsi menetapkan bahwa upah minimum tidak akan mengalami kenaikan akibat terganggunya aktivitas produksi oleh pandemi Corona. Hanya sedikit provinsi yang menaikkan UMP tersebut yaitu: Jateng, Jatim, DIY, Sulsel, dan Jakarta yang naik sebagian untuk perusahaan yang tidak terdampak Corona.

KSPI merencanakan aksi lagi untuk menyikapi pengesahan UU Ciptaker dan penetapan UMP 2021 tanpa kenaikan. Tidak hanya menggelar demo di jalan, KSPI juga mengancam akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan mereka dikabulkan.

Said iqbal, Presiden KSPI, (detik.com, 02/11/2020):

"Bilamana pemerintah tetap tidak menaikkan upah minimum para buruh di tahun 2021 dan tidak membatalkan omnibus law UU Ciptaker, saya ingin menyampaikan dengan sekeras-kerasnya, supaya anda yang hadir dan tentunya melalui siaran langsung sosial media atau melalui kawan-kawan media yang hadir, online, cetak maupun elektronik, saya ingin mengumumkan dengan sekeras-kerasnya mogok kerja nasional akan kita lakukan di seluruh Indonesia."

Jokowi sendiri tampaknya tidak begitu ambil pusing dengan aksi buruh. Fokusnya terhadap pemulihan ekonomi secepat mungkin pasca-pandemi tampaknya tidak dapat teralihkan.

Kabar terakhir, presiden menegur Menko Luhut dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal target investasi yang belum tercapai pada kuartal kemarin. Jokowi ingin ada pembenahan agar kekurangan-kekurangan sesegera mungkin dapat diselesaikan (kompas.com, 02/11/2020).

Bagaimanapun juga bagi para pencari kerja, apa yang dikerjakan pemerintah dan macam-macam hal yang dituntut KSPI tidak begitu menarik minat. Hari-harinya berisi harapan agar pandemi segera berlalu dan ada lowongan kerja yang dapat diisi. Tak jauh dari itu mimpi mereka, yang jumlahnya sekitar 7,05 + 3,5 juta itu. (Esdi A, Penulis Kompasiana)

Tulisan ini telah tayang di www.kompasiana.com pada tanggal 3 November 2020, pukul 07.14 WIB, dan diperbarui oleh penulisnya pukul 07.37 WIB

LIHAT ARTIKEL ASLI

https://www.kompasiana.com/agungsdw/5fa0a0db8ede48535c137ac3/gsp-dan-uu-ciptaker-kado-manis-buat-pencari-kerja

Tag:

Uu Ciptaker Omnibus Law Buruh UMP