WahanaNews.co | Tingkat
kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung stabil, walaupun ada
sedikit penurunan. Fakta tersebut terangkum dalam rilis hasil survei Charta
Politika.
Baca Juga:
Buntut Panjang Perselisihan Poltracking dan Persepi: Data Survei hingga Target Sanksi
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya
memaparkan, ketika publik (responden) ditanya dengan pertanyaan umum, seberapa
puas terhadap kinerja pemerintah, sebanyak 62,4 persen menjawab puas, 34,1
persen yang menjawab tidak puas, dan 3,5 tidak tau dan tidak menjawab.
"Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih
puas terhadap kinerja pemerintah, walaupun ada penurunan sedikit dibanding
survei sebelumnya. Tapi secara umum masih stabil," ujar Yunarto saat
pemaparan hasil survei secara virtual, Kamis (12/8/2021).
Survei Charta Politika ini digelar pada 12 - 20 Juli 2021.
Terdapat 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka dengan metode
multistage random sampling dan margin of error plus minus 2,8 persen
Baca Juga:
Edy-Hasan Kandas di Survei, PDIP Banyak Pilih Paslon Bobby-Surya
Yunarto menjelaskan, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan
publik terhadap kinerja pemerintah juga terbelah berdasarkan wilayah. Kepuasan
tertinggi ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Sedangkan
ketidakpuasan terbesar ada di Maluku dan Papua.
Dalam survei ini, jelas Yunarto, juga tergambarkan variabel
permasalahan paling pokok yang dihadapi masyarakat saat ini adalah penanganan
Covid-19. Hal ini tergambarkan dari hasil temuan, ketika publik ditanya apa
persoalan yang paling mempengaruhi penilaian terhadap pemerintah.
Ternyata jawaban tertinggi adalah penanganan pandemi
Covid-19 (31,5 persen), baru kemudian harga kebutuhan pokok (22,1 persen), dan
susahnya lapangan pekerjaan (11,9 persen).
Yunarto menjelaskan hal di atas menggambarkan adanya
pergeseran. Dulu sebelum pandemi variabel paling besar adalah soal bias
ekonomi. Ini terkait kebutuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok.
"Ternyata sekarang bergeser dimana variabel penanganan
pandemi dianggap yang paling penting. Maka semakin tinggi kepuasan dalam
penanganan pandemi akan semakin tinggi pula kepuasan publik secara jeneral
terhadap pemerintah," beber Yunarto.
Terkait kondisi ekonomi, Yunarto menyebut mayoritas publik
(65,9 persen) yang mengatakan kondisi ekonomi buruk. Sedangkan 31,7 persen
mengatakan baik.
Namun ketika ditanya bagaimana optimisme terhadap perbaikan
ekonomi ke depan, sebanyak 60,5 persen mengatakan optimistis terhadap perbaikan
ekonomi satu tahun kedepan. Sedangkan 29,0 persen tidak optimistis, dan 10, 5
persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Ini artinya trust publik masih baik terhadap kondisi
perbaikan ekonomi maupun terhadap pemerintah. Ini sekaligus menjadi tantangan
bagi pemerintah, kalau optimisme besar ini tak diikuti perbaikan akan
menimbulkan masalah," jelasnya.
Secara sektoral, bagaimana penegakan hukum Indonesia?
Yunarto menjelaskan bahwa 49,5 persen menilai baik dan 47,3 persen buruk.
Adapun sektor pemberantasan korupsi penilaian buruknya jauh
lebih tinggi, yakni 53,0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk, sedangkan
44,0 persen menyatakan baik dan sangat baik. [dhn]
