Yunarto menjelaskan hal di atas menggambarkan adanya
pergeseran. Dulu sebelum pandemi variabel paling besar adalah soal bias
ekonomi. Ini terkait kebutuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok.
"Ternyata sekarang bergeser dimana variabel penanganan
pandemi dianggap yang paling penting. Maka semakin tinggi kepuasan dalam
penanganan pandemi akan semakin tinggi pula kepuasan publik secara jeneral
terhadap pemerintah," beber Yunarto.
Baca Juga:
Buntut Panjang Perselisihan Poltracking dan Persepi: Data Survei hingga Target Sanksi
Terkait kondisi ekonomi, Yunarto menyebut mayoritas publik
(65,9 persen) yang mengatakan kondisi ekonomi buruk. Sedangkan 31,7 persen
mengatakan baik.
Namun ketika ditanya bagaimana optimisme terhadap perbaikan
ekonomi ke depan, sebanyak 60,5 persen mengatakan optimistis terhadap perbaikan
ekonomi satu tahun kedepan. Sedangkan 29,0 persen tidak optimistis, dan 10, 5
persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Ini artinya trust publik masih baik terhadap kondisi
perbaikan ekonomi maupun terhadap pemerintah. Ini sekaligus menjadi tantangan
bagi pemerintah, kalau optimisme besar ini tak diikuti perbaikan akan
menimbulkan masalah," jelasnya.
Baca Juga:
Edy-Hasan Kandas di Survei, PDIP Banyak Pilih Paslon Bobby-Surya
Secara sektoral, bagaimana penegakan hukum Indonesia?
Yunarto menjelaskan bahwa 49,5 persen menilai baik dan 47,3 persen buruk.
Adapun sektor pemberantasan korupsi penilaian buruknya jauh
lebih tinggi, yakni 53,0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk, sedangkan
44,0 persen menyatakan baik dan sangat baik. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
