WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia serta tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Baca Juga:
Ateng Sutisna Dorong Penguatan Pembinaan Spiritual dan Keterampilan Warga Binaan di Lapas Majalengka
Pernyataan itu disampaikan Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dasco mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, khususnya terkait isu energi dan kebutuhan pokok yang dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam forum dialog tersebut, Dasco juga melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan para perwakilan mahasiswa.
Baca Juga:
DPR Tindak Lanjuti Tuntutan Mahasiswa, Status Tersangka Mahasiswa Trisakti Ditarget Dicabut
Kesempatan itu dimanfaatkan untuk meminta penjelasan terkait arah kebijakan pemerintah mengenai harga BBM di tengah dinamika pasar energi global.
Secara tegas, Dasco meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk memaparkan secara terbuka skema penyesuaian harga BBM kepada DPR dalam rapat kerja bersama komisi terkait yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebijakan energi nasional dan dapat memahami dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan harga BBM.
"Kalau harga bahan bakar naik, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok karena itu, DPR meminta pemerintah (lewat Kementerian ESDM) menjelaskan skema yang juga mengakomodasi penurunan harga ketika harga minyak dunia turun," ujar Dasco.
Ia menilai kebijakan harga energi harus dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Oleh karena itu, DPR akan memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pada kesempatan yang sama, DPR juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan energi nasional.
Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan terus mencermati perkembangan harga energi global sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan sektor energi di dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait harga BBM.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini harga BBM tertentu dan LPG bersubsidi belum mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia sempat berada pada level yang tinggi.
Selain membahas persoalan harga BBM, Dasco turut menyoroti laporan mengenai masih terjadinya kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang bergantung pada gas bersubsidi.
Karena itu, Dasco meminta Kementerian ESDM untuk segera melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap distribusi LPG bersubsidi di berbagai wilayah.
Langkah perbaikan dinilai penting agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"DPR akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi LPG bersubsidi berjalan lancar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh pasokan," tegasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Bahlil menyatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan kondisi distribusi LPG di daerah-daerah yang dilaporkan mengalami kendala.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa cadangan LPG nasional saat ini berada dalam kondisi aman.
Pemerintah, lanjut Bahlil, akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi agar pasokan LPG bersubsidi dapat tersalurkan secara optimal ke seluruh daerah.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan potensi kelangkaan dapat segera diatasi.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
