WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa percepatan pembangunan ekonomi di daerah harus dilaksanakan secara seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Pertumbuhan sektor industri, investasi, pembangunan kawasan permukiman, hingga pengembangan infrastruktur dinilai perlu memperhatikan aspek tata ruang yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di masa mendatang.
Baca Juga:
Perhutanan Sosial Sumbang Rp4,5 Triliun, Menhut Tekankan Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, selain membahas potensi investasi dan penguatan ekonomi daerah, para anggota dewan juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang muncul seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah tersebut.
Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah menilai pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kawasan resapan air dan ekosistem perairan.
Baca Juga:
Dukung Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Rencana Barito Group Patimban Industrial Estate
Menurutnya, sejumlah sungai dan danau kini menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan yang berpotensi memicu berbagai persoalan lingkungan, termasuk meningkatnya risiko banjir.
“Saya lihat sepanjang-panjang itu sudah dikooptasi oleh pengembang. Sungainya jadi mengecil dan itu akan mengakibatkan banjir. Danau-danau juga banyak yang diuruk untuk pembangunan perumahan, padahal danau merupakan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat,” ujar Himmatul dalam Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (12/6/2026).
Ia menegaskan bahwa keberadaan sungai, danau, serta kawasan resapan air memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat.
Karena itu, pengendalian pembangunan dan penegakan aturan tata ruang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Himmatul juga meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan revitalisasi kawasan danau yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
Selain itu, pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dinilai perlu diperkuat guna mencegah munculnya bangunan liar maupun aktivitas yang dapat mengganggu fungsi saluran air.
“Saya sebagai warga Kelapa Dua memohon agar Danau Kelapa Dua ditata ulang dan direvitalisasi. Mungkin perlu juga ada semacam polisi lingkungan yang memantau lahan-lahan yang diokupasi supaya tidak muncul bangunan liar dan saluran air tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut turut menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dan limbah dengan pendekatan yang lebih modern.
Menurutnya, inovasi berbasis riset dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif maupun pupuk yang bernilai ekonomis.
Langkah tersebut diyakini mampu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Ia menjelaskan bahwa berbagai agenda strategis nasional, termasuk upaya Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), membutuhkan dukungan daerah yang mampu menerapkan tata kelola pembangunan secara baik dan berkelanjutan.
“Keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bramantyo.
Menurutnya, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi strategis karena didukung oleh ekosistem industri yang berkembang pesat dan iklim investasi yang kuat.
Pengalaman daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi tantangan lingkungan menjadi bahan masukan yang berharga bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi maupun diplomasi parlemen.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesiapan dan kekuatan daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup.
Dengan keseimbangan tersebut, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
