WahanaNews.co, Badung - Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan multipihak untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia dan negara-negara berkembang lain.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati, Senin (2/9/2024) di sela perhelatan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) & IAF ke-2 Joint Leaders Session 2024 yang digelar pada 1--3 September 2024 di Nusa Dua, Bali.
Baca Juga:
WamenEkraf Ajak AINAKI Perkuat Kolaborasi Kembangkan Industri Animasi Indonesia
Saat ini, pencapaian TPB/SDGs global menghadapi tantangan besar. Sekretaris Jenderal PBB pada 2023 menyatakan hanya 15 persen target TPB/SDGs yang sesuai jalurnya, sementara sisanya berjalan mundur dan lebih dari separuh dunia terancam tertinggal.
“TPB/SDGs merupakan platform kolaborasi antar sektor, subsektor, negara, kota, untuk memastikan setiap prosesnya kolaboratif, tidak ada yang tertinggal, untuk eanm tahun ke depan menjelang 2030, perlu contoh konkret, sinergi terus menerus. Di HLF MSP 2024 ini, kita akan mendengarkan solusi dan praktik baik dari masing-masing negara untuk kita adopsi dan terapkan masing-masing,” jelas Deputi Vivi.
Berdasarkan laporan Sustainable Development Report 2023, Indonesia kini berada di peringkat ke-75 dunia, naik dari posisi ke-102 empat tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Kemenparekraf Dukung Pelaksanaan Pusbatara Run 2024
Lebih lanjut, Deputi Vivi memaparkan bahwa dari 226 indikator TPB/SDGs yang tersedia datanya, sekitar 77 persen indikator telah mencapai atau menunjukkan kemajuan, namun masih ada 23 persen indikator yang memerlukan perhatian khusus, oleh sebab itu kolaborasi dan kerja sama, termasuk lintas negara perlu ditingkatkan.
HLF MSP 2024 menjadi sarana penting, termasuk Indonesia, untuk kolaborasi multipihak, berbagi praktik baik, dan menghasilkan solusi konkret untuk mencapai target TPB/SDGs.
“HLF merupakan sarana berbagi pengalaman. Indonesia misalnya punya blue economy framework, circular economy action plan, ini semua merupakan pembelajaran baik untuk kita kolaborasikan. Pembangunan dalam konteks TPB/SDGs memerlukan transformasi, Indonesia sudah menyiapkan itu semua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ini semua sangat layak kita diskusikan, termasuk juga mendengar berbagai kemajuan pesat yang terjadi di negara-negara Afrika,” pungkas Deputi Vivi. Demikian dilansir dari laman kemenparekrafgoid, Senin (2/9).
[Redaktur: JP Sianturi]
