WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pengacara terkenal Hotman Paris ikut menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta peningkatan anggaran Kementerian HAM dari sekitar Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun.
Selain itu, Natalius Pigai juga mengusulkan penambahan 2.500 pegawai baru untuk kementerian tersebut, permintaan yang kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Baca Juga:
Tersangka Razman Nasution Jalani Tes Kesehatan & Sidik Jari di Bareskrim
Hotman Paris menilai permintaan tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan fungsi utama Kementerian HAM.
Dalam unggahan Instagram @hotmanparis_official pada Jumat (1/11/2024), Hotman menjelaskan, "Halo bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Anda meminta anggaran Rp 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih.
Pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi Manusia tidak berwenang dalam penindakan hukum? Hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang."
Baca Juga:
Hotman Paris Sindir Proses Hukum: Pegi Bebas atau Tidak, Kasus Vina Tetap Tak Terungkap
Menurut Hotman, peran Kementerian HAM yang lebih kepada pencegahan dan identifikasi pelanggaran HAM sebenarnya tidak membutuhkan anggaran sebesar itu.
Bahkan, ia berpendapat bahwa tugas kementerian tersebut mirip dengan layanan "Hotman 911" yang dikelolanya, yang dapat membantu ratusan korban pelanggaran HAM hanya dengan bantuan sebuah ponsel.
"Kalau itu tugasnya, pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kementerian modalnya cukup handphone," ujarnya sambil memperlihatkan ponselnya.
Sebagai solusi, Hotman Paris menyarankan agar Kementerian HAM membuat tim pengaduan 24 jam yang dapat menerima keluhan masyarakat melalui akun media sosial seperti Instagram dan TikTok.
Ia mengatakan, "Saran saya begini Pak Menteri, beli lima handphone yang merupakan hotline untuk seluruh warga Indonesia, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jadi, lima handphone dipegang oleh lima orang, satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok."
Hotman pun menegaskan bahwa sistem seperti ini dapat berjalan efektif hanya dengan tujuh staf yang bekerja dalam tiga shift sehari, sehingga cukup dengan 21 orang untuk mengelola pengaduan selama 24 jam penuh.
"Jadi cukup tujuh orang staf bapak untuk menerima pengaduan seluruh (rakyat) Indonesia. Bikin shiftnya tiga kali sehari, berarti 24 jam tiga gelombang," jelasnya.
Hotman bahkan menyarankan agar Menteri Pigai membentuk satu tim tambahan untuk menampung semua laporan dan mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang perlu dilaporkan ke aparat terkait.
Hotman juga mengingatkan bahwa tugas penindakan atas pelanggaran HAM seharusnya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, bukan oleh Kementerian HAM.
Menurutnya, "Jadi saya melihat staf bapak cukup 50 orang dan anggarannya tidak terlalu besar, ya karena memang untuk penindakan pelanggaran HAM itu adalah tugas Polisi dan Kejaksaan, bukan tugas bapak."
Sebagai bagian dari komitmennya mendukung pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, Hotman menyatakan akan terus memberikan saran kepada pemerintah berdasarkan itikad baik.
"Saya akan memberikan nasehat-nasehat, ini nasehat didasarkan itikad baik, jadi bapak cukup perlu tujuh handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia," ungkapnya.
Hotman Paris menegaskan bahwa dengan layanan "Hotman 911", ia berhasil membantu banyak korban tanpa meminta biaya.
Ia juga menyebutkan beberapa kasus besar, seperti kasus pemerkosaan di Purworejo dan insiden tragis di Bandara Kualanamu, sebagai contoh dari keberhasilan timnya dalam menangani kasus-kasus serius tersebut.
Di akhir pernyataannya, masyarakat menyambut baik saran dari Hotman Paris dan menilai solusinya lebih realistis dibandingkan dengan usulan anggaran fantastis dari Natalius Pigai.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
