WAHANANEWS.CO, Jakarta – Forum Wartawan Media Konsumen Indonesia (FORWAMKI) menilai Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali posisi pers sebagai pilar demokrasi sekaligus benteng kepentingan publik.
Di tengah derasnya arus disinformasi dan dominasi algoritma digital, menjaga martabat dan integritas wartawan menjadi kunci utama bagi masa depan bangsa.
Baca Juga:
Gubernur Andra Soni: HPN 2026 Dorong Ekonomi dan Perkuat Peran Pers di Banten
Ketua Umum FORWAMKI, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi insan pers saat ini.
"Pers yang sehat bukan sekadar soal bisnis media, tetapi soal keberanian menjaga independensi, etika, dan keberpihakan pada kebenaran serta kepentingan konsumen dan masyarakat luas," ujar Tohom pada Senin (9/2/2026).
Tohom memaparkan bahwa martabat wartawan hanya bisa terjaga jika prinsip kebebasan yang bertanggung jawab benar-benar ditegakkan.
Baca Juga:
Menkomdigi Buka Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026, Soroti Etika Pers di Era AI
Pengakuan yang diberikan negara melalui kehadiran para pejabat pemerintah dalam acara puncak HPN 2026 di Serang, Banten, harus dibarengi dengan jaminan ruang kebebasan yang luas bagi pers untuk menjalankan fungsinya tanpa rasa takut.
"Pers jangan direduksi hanya sebagai alat publikasi kekuasaan atau sekadar mesin klik. Pers harus tetap kritis, independen, dan berorientasi pada manusia," tegasnya.
Reduksi peran pers menjadi sekadar alat kepentingan tertentu hanya akan merendahkan marwah profesi jurnalis.
Oleh karena itu, pers harus mengembalikan orientasi pada kemanusiaan dengan tetap bersikap kritis dan menjaga independensi.
Tohom juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menekankan pers sebagai suluh peradaban.
Menurutnya, gagasan tersebut harus diterjemahkan dalam praktik jurnalistik yang kuat secara verifikasi dan etika.
"Jurnalisme berbasis verifikasi adalah satu-satunya cara agar pers tidak kalah oleh algoritma. Tanpa etika dan akurasi, pers akan kehilangan kepercayaan publik," kata Tohom.
Ia menambahkan, FORWAMKI memandang pers konsumen memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan informasi, khususnya terkait hak-hak masyarakat.
Di tengah banjir hoaks, pers harus hadir sebagai penjernih, bukan justru memperkeruh keadaan.
"Ketika pers berpihak pada kepentingan publik, maka pers sedang memperkuat fondasi bangsa," tambahnya.
Sebagai penutup, Tohom menilai HPN 2026 di Banten harus menjadi titik refleksi bagi insan pers untuk kembali pada jati dirinya sebagai penjaga nurani publik.
"Bangsa yang kuat tidak lahir dari informasi yang manipulatif, tetapi dari pers yang jujur, berani, dan berintegritas. Itulah martabat wartawan yang harus dijaga bersama," pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
