WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pangan pokok strategis, di antaranya beras, gula konsumsi, serta jagung untuk pakan ternak.
Kebijakan ini diambil seiring capaian swasembada beras nasional yang diklaim telah terwujud pada tahun 2025.
Baca Juga:
Pemerintah Bentuk Klinik UMKM Bangkit untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Pascabencana Sumatra
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai kondisi tersebut mencerminkan ketersediaan pangan dalam negeri yang semakin kuat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga agar tetap menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.
Menurutnya, harga gabah di tingkat petani saat ini berada pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Baca Juga:
Surplus Jagung 2025 Capai 0,47 Juta Ton, Pemerintah Pastikan Tanpa Impor pada 2026
Kenaikan harga tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap petani.
“Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah Rp6.500 per kilogram dari Rp4.000 per kilogram. Perjuangan menaikkan harga ini sudah kita lakukan dengan optimal,” ujar Astawa seperti dilaporkan RRI, Senin (5/1/2026).
Sementara itu, di sisi konsumen, pemerintah memastikan harga beras tetap terkendali dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.
Astawa menyampaikan, pengawasan harga dilakukan secara ketat melalui berbagai instrumen, termasuk operasi pasar dan intervensi langsung oleh Perum Bulog.
“Kalau ada harga beras yang melewati harga eceran tertinggi (HET), kita langsung intervensi. Tidak boleh ada yang bermain harga,” ujarnya.
Astawa juga memaparkan bahwa stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,529 juta ton. Jumlah tersebut mencakup Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sebesar 3,248 juta ton.
Ketersediaan stok ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di pasar.
Ia menambahkan, produksi beras dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat seiring mendekatnya musim panen.
Panen raya yang dijadwalkan berlangsung pada Maret hingga April diyakini akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional dan menekan potensi lonjakan harga.
“Nanti Maret mulai panen, April panen raya. Ini juga menandakan pada tahun 2026 pun kita akan semakin kuat,” katanya.
Di sisi lain, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati dalam menyikapi data stok beras nasional.
Ia menilai validasi data, khususnya stok beras yang berada di masyarakat, masih sangat diperlukan.
Khudori menyoroti bahwa sejak 2023, Bapanas tidak lagi melakukan survei stok beras di tingkat masyarakat pada akhir tahun.
Padahal, survei tersebut penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi pangan nasional.
“Angka stok 12,5 juta ton itu sangat besar, setara dengan sekitar empat sampai lima bulan konsumsi nasional. Survei ini kenapa penting, antara lain untuk memastikan sebetulnya stok beras yang ada di masyarakat itu jumlahnya berapa,” ujarnya.
Ia menilai absennya survei tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam perhitungan stok nasional.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakakuratan data produksi dan stok beras kerap berujung pada koreksi angka yang signifikan.
Menurut Khudori, metode pengumpulan data yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan sehingga berisiko menghasilkan angka yang kurang presisi.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya survei sebagai mekanisme pengecekan silang guna memastikan akurasi data pangan nasional.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
