Sementara itu, Setyo menegaskan bahwa informasi yang diterima KPK masih bersifat awal dan belum terverifikasi.
"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rp 25 Triliun per Bulan untuk Makan Bergizi Gratis
Menurut Setyo, Kepala BGN Dadan Hindayana menerima informasi ini dengan baik dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan.
"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," ungkapnya.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran di tingkat daerah akibat sentralisasi dana di BGN.
Baca Juga:
Dampak Sampah MBG: Saatnya Sekolah Terapkan Daur Ulang Seperti di Jepang
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
