WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rencana menjadikan Jabodetabekjur sebagai kawasan aglomerasi terintegrasi semakin menguat setelah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) resmi disahkan pada 28 Maret 2024.
Sejalan dengan perubahan status Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyoroti pentingnya sinergi antarkepala daerah di wilayah ini.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Instruksi Presiden: IKN Harus Selesai dalam 3 Tahun
Ia menyerukan agar 16 kepala daerah di Jabodetabekjur bersatu dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Urbanisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Tohom Purba, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya menghadapi tantangan khas urbanisasi global, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, dan ketimpangan infrastruktur.
Baca Juga:
Proyek Sampah Jadi Energi Listrik Dipercepat, MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Dukungan Masyarakat untuk Target 18 Bulan
Jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat, kondisi ini bisa semakin parah dan menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kita harus mengubah cara pandang terhadap Jabodetabekjur, tidak lagi melihatnya sebagai entitas yang terpisah-pisah, melainkan sebagai satu ekosistem perkotaan yang saling bergantung. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada Jakarta semata, tetapi harus menyeimbangkan pertumbuhan antarwilayah,” ujar Tohom, Senin (27/1/2025).
Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih harmonis, seperti sistem transportasi terintegrasi, sinkronisasi tata ruang, serta manajemen sumber daya air yang efisien untuk mengatasi persoalan banjir dan penurunan muka tanah.
